Reporter: M. Anang Febri
blokBojonegoro.com - Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong percepatan transisi energi di daerah melalui penguatan bauran energi baru terbarukan (EBT) dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Pencapaian Bauran Energi Daerah dan Evaluasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang digelar DEN di Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (13/8/2026).
Rapat yang diikuti perwakilan dari lima provinsi, yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Riau, dan Sumatera Barat, dipimpin Anggota DEN periode 2026-2030 unsur pemangku kepentingan, Dr Ir Satya Widya Yudha, M.Sc., Ph.D. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Gubernur Jawa Timur Dr H Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc.
Turut hadir Sekretaris Jenderal DEN Dr Ir Dadan Kusdiana serta sejumlah kepala dinas dan pejabat terkait dari lima provinsi tersebut.
Dalam forum itu, Satya menyoroti capaian Bauran Energi Daerah (BED) Jawa Timur pada 2025. Berdasarkan data yang disampaikan, porsi energi baru terbarukan mencapai 13,06 persen, meningkat dibandingkan 10,57 persen pada 2024.
Meski mengalami peningkatan, capaian tersebut masih dinilai belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Karena itu, percepatan pengembangan EBT diperlukan untuk mengejar target jangka panjang hingga 2050.
"Peningkatan ini patut diapresiasi, namun percepatan pengembangan EBT sangat diperlukan untuk mendekati target jangka panjang hingga 2050," ujar Satya Widya Yudha.
Di sisi lain, Satya menyoroti masih tingginya ketergantungan Jawa Timur terhadap energi fosil. Pada 2025, batu bara masih mendominasi bauran energi daerah dengan porsi 46,26 persen, jauh di atas target sebesar 24,04 persen.
Sementara pemanfaatan gas bumi justru turun dari 11,59 persen menjadi 8,40 persen. Angka tersebut juga masih jauh di bawah target 41,95 persen. Ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) juga masih cukup besar, dengan volume pemanfaatan yang terus meningkat.
Sinkronisasi RUED dan RUPTL
DEN juga menyoroti adanya perbedaan cukup signifikan antara perencanaan energi dalam RUED Jawa Timur dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Dalam RUED, Jawa Timur merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 15.731 megawatt (MW) hingga 2035. Dari jumlah tersebut, sekitar 68 persen masih berasal dari pembangkit berbasis fosil.
Sementara itu, RUPTL 2025-2034 merencanakan penambahan kapasitas sebesar 8.465 MW, dengan sekitar 80 persen berasal dari pembangkit EBT.
Menurut Satya, perbedaan tersebut antara lain dipengaruhi oleh asumsi pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam masing-masing dokumen perencanaan. RUED masih menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 7-8 persen berdasarkan PP KEN 2014, sedangkan RUPTL telah menggunakan proyeksi pertumbuhan pascapandemi COVID-19.
Karena itu, DEN mendorong Pemprov Jawa Timur memperkuat sinkronisasi antara target RUED dengan program pembangunan daerah. Monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan secara berkala dengan dukungan data yang akurat.
"Kami berharap pertemuan ini tidak berhenti pada evaluasi, tetapi dapat menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret dan terukur, baik dalam mempercepat pemanfaatan EBT maupun dalam memperkuat pelaksanaan RUED," pungkas Satya.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi, sekaligus membuka ruang investasi EBT di daerah. [feb/mad]
0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published