Pemkab Bojonegoro Salurkan BLT dari Dana Cukai 2025 untuk 18.695 Pekerja Tembakau

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hari ini secara resmi meluncurkan dan menyalurkan secara simbolis Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025, Jumat (24/10/2025).

Acara berlangsung di Gedung Broto Seno PT Kareb Alam Sejahtera (KAS), dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Hj. Nurul Azizah, jajaran Forkopimda, Kepala Dinas Sosial, perwakilan Bea Cukai, Kapolres Bojonegoro, dan sejumlah pelaku industri hasil tembakau.

Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto dalam laporannya, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor tembakau.

"Total penerima BLT sebanyak 18.695 orang, terdiri dari 15.753 pekerja pabrik rokok dan 2.942 petani tembakau. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga penerima manfaat dan menjaga keberlangsungan sektor tembakau padat karya," jelas Agus.

Ia menambahkan, penyaluran BLT DBHCHT tahun ini dilaksanakan di tiga lokasi, yakni di PT Kareb Alam Sejahtera pada 24 Oktober, PT Putra Jaya Sakti Perkasa pada 30 Oktober, dan PT Ukun Jaya Makmur pada 31 Oktober 2025.

Selain BLT untuk pekerja dan petani tembakau, juga disalurkan bantuan sosial untuk penanganan stunting kepada 171 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, masing-masing senilai Rp 2,4 juta per tahun.

Direktur Koperasi Kareb H. Sriyadi Purnomo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan Bea Cukai yang terus memperhatikan sektor industri hasil tembakau.

"Alhamdulillah, Bojonegoro menjadi salah satu daerah yang gigih memperjuangkan dana cukai untuk pekerja sektor tembakau. Kami dari koperasi yang menaungi sekitar 6500 pekerja SKT padat karya sangat merasakan manfaatnya," ujar Sriyadi.

Ia juga berharap agar pemerintah terus melindungi industri tembakau dari ancaman kebijakan yang dapat menghambat keberlanjutan usaha.

"Kami mohon agar rancangan peraturan yang terkait dengan industri ini tidak mematikan sektor padat karya, karena di sinilah banyak masyarakat menggantungkan hidupnya," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Hj. Nurul Azizah menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan berpihak pada masyarakat kecil. Ia menyampaikan bahwa kebijakan daerah ke depan akan tetap memprioritaskan pengurangan angka kemiskinan dan penanganan stunting.

"Program ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang bekerja keras di sektor tembakau. Kami berkomitmen memastikan setiap rupiah dari dana cukai memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan warga," ujar Wabup asal Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander itu. 

Selain itu, Wabup juga menyinggung pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan program sosial di tengah tantangan fiskal daerah.

"Anggaran harus dikelola secara cermat. Kami harus memastikan bahwa program seperti BLT dan beasiswa tetap berjalan, sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan pelayanan dasar masyarakat," tuturnya.

Kegiatan peluncuran ini menjadi bukti konkret sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat dalam memanfaatkan dana cukai untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan pekerja di Bojonegoro. [feb/mad]