Reporter: Rizki Nur Diansyah
blokBojonegoro.com – Pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menuai pro-kontra di berbagai platform media sosial (Medsos) maupun secara langsung. Sebab, stiker tanda penerima bantuan dari pemerintah itu, disebut-sebut salah sasaran.
Berdasarkan Data Kemiskinan Daerah (Damisda) Kabupaten Bojonegoro, keluarga penerima manfaat (KPM) yang dipasang stiker ini sejumlah 50.987 KK.
Seperti pada kolom komentar postingan blokBojonegoro, pada Sabtu (3/1/2026), soal sosialisasi pemasangan stiker tersebut. Tak sedikit warga yang mengeluhkan jika pemasangan stiker ini, tak tepat sasaran. Sebab, sejumlah KPM disebut telah sejahtera.
“Tapi gak kabeh oleh stiker. Kiwo tengenku oleh bantuan tapi gak di templek.i stiker (Tapi tidak semua dapat stiker. Tetangga kanan kiri dapat bantuan, tapi tidak ditempeli stiker),” ujar warganet dengan akun Ari Jemblung.
“Rata rata emang warga yang mampu dan warga yang dekat dengan perangkat (desa), yang selama ini yang dapat bansos. Ini stiker kalo gak di awasi langsung sama Bupati atau Wakil Bupati dan Dinas Sosial waktu penempelan, dijamin stiker itu nyasar ke rumah warga yang gak Nerima bansos,” sambung warganet lain, Yoyok Lestari.
Disisi lain warga Kecamatan Dander, Yanto mengapresiasi langkah pemasangan stiker tersebut. Sebab, tetangga di rumahnya sudah sejahtera dan memiliki sepeda serta sawah, namun tetap dapat bansos.
“Setuju, ditempel stiker miskin, tetanggaku rumah bagus sepeda bagus punya sawah masih dapat bansos, di gangku yang nggak dapat cuman 3 KK, aku dan tetanggaku. Soalnya dulu nggak pilih lurah yang jadi sekarang, mas,” ungkap Yanto.
Dikonfirmasi perihal kondisi lapangan tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardianto mengungkapkan bahwa, yang ditempel stiker “Miskin” merupakan yang terdaftar dalam Damisda.
“Itu dasarnya data Damisda Semester 1 (Januari-Juni) tahun 2025,” ungkap Anto sapaan karibnya kepada blokBojonegoro.com, Sabtu (3/1/2026).
Anto menjelaskan, fungsi dari penempelan stiker tersebut, merupakan untuk validasi dan verifikasi. Menurutnya, data kemiskinan bersifat dinamis, sehingga secara bertahap data tersebut akan diperbaiki.
“Nanti selanjutnya akan ada perbaikan data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, stiker “miskin” mulai dipasang di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Bojonegoro. Dengan langkah ini, Pemkab Bojonegoro dapat memastikan kelayakan penerima dan masyarakat turut terlibat pengawasan dan validasi program agar tepat sasaran.
Sebagai bentuk meningkatkan transparansi dan akurasi data penyaluran bantuan, stiker khusus ini bertuliskan 'Rumah Ini Kategori Keluarga Miskin' untuk stiker pertama. Sedangkan stiker kedua berupa jenis bantuan yang didapatkan oleh KPM. Baik program daerah, maupun nasional.
Prosesnya mulai pendistribusian stiker ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Lalu penempelan stiker dilakukan oleh pendamping sosial sesuai daftar penerima bansos Damisda. Kebijakan ini juga sekaligus mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pemutakhiran Damisda di Kabupaten Bojonegoro. Mengingat di 2026, pemutakhiran data ini dari Damisda menjadi DTSEN.
DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ialah sistem basis data terintegrasi yang dirancang unutk memuat informasi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia. DTSEN menggabungkan berbagai sumber data penting termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). [riz/mad]
Perdesa di wakili satu org JUJUR utk mencatat warga miskin dan di dampingi pihak RT...abis itu dinas sosial tinggal ngecek ulang kenyataan di lapangan beres tho...yg bnar² miskin akan terdata dgn baik..kmbali lg syaratnya hrs petugasnya yg JUJUR...gitu ae koq bulet
Omahe tonggoku kari rubuhe ra oleh stiker ngono iku...padahal kategori kel miskin...malah sing "kotak obat" dapet...
segera dinsos berkoordinasi dengan Pemkab serta pihak desa, RT/RW. Jangan sampai warga ditempeli stiker HANYA dijadikan PELARIAN untuk menghindari Stigma Negatif ketidaktepatan sasaran.
Saya tidak pernah dapat bantuan apa2 kenapa rumah saya di tempeli setiker keluarga miskin sedangkan tetangga saya yg dapat tidak ada tempelan sama sekali saya warga Caruban rt 08 re 03
Tonggoq punya sound system, traktor , motor 3 rumah layak masih dpt PKH dll tp g di tempeli stiker, ada 3yg rumhnya bgus g di tempeli stiker
Tergantung amal dan kebaikan
Tergantung amal dan kebaikan
kalo gak punya rumah gak punya tanah tempat tinggal karena rumah di lelang bank.hidup numpang di rumah orang malah gak dapat apa apa. sudah lapor desa sudah lapor bupati yo hasile zonk
Salah sasaran kok alasannya berdasarkan data, apa mata-nya gak melihat bangunan rumahnya megah, motor ada, sawahpun punya. Dasar pejabat korup dan bermental anjing.
Setelah ditempel petugas pindah keyempatvlain sticker delepas atau ditutup dg kertas lain oleh pemilik rumah
Tergantung dinas....mau kerja apa malesss kerja....lawong data itu data jaman q belum lahir...buktinya orang yg sudah meninggal 10000 hari masih dapat bansos
Mbok yo tulisan stukernya jangan berbunyi " Keluarga miskin" Tapi pake simbol saja. atau barcode. Yg penting tepat sasaran. Pemerintah kok kangelan ndata rakyatnya yg kesulitan hidup. Coba bikin satgas per desa/ kelurahan yg benar2 amanah. Pendataan warga yg benar termasuk warga miskin, pengangguran, manula, pemuda, anak2, potensi daerah dll penting u merencanakan pembangunan desa/kelurahan dengan lbh baik dan tepat.
Mbok yo tulisan stukernya jangan berbunyi " Keluarga miskin" Tapi pake simbol saja. atau barcode. Yg penting tepat sasaran. Pemerintah kok kangelan ndata rakyatnya yg kesulitan hidup. Coba bikin satgas per desa/ kelurahan yg benar2 amanah. Pendataan warga yg benar termasuk warga miskin, pengangguran, manula, pemuda, anak2, potensi daerah dll penting u merencanakan pembangunan desa/kelurahan dengan lbh baik dan tepat.
Mbok yo tulisan stukernya jangan berbunyi " Keluarga miskin" Tapi pake simbol saja. Yg penting tepat sasaran. Pemerintah kok kangelan ndata rakyatnya yg kesulitan hidup. Coba bikin satgas per desa/ kelurahan yg benar2 amanah. Pendataan warga yg benar termasuk warga miskin, pengangguran, manula, pemuda, anak2, potensi daerah dll penting u merencanakan pembangunan desa/kelurahan dengan lbh baik dan tepat.
Saya sebenarnya gak mau jadi orang miskin,tapi ini sudah jadi takdir saya,hidup miskin,dan rumahpun dapat bantuan,sawah juga GK punya,motor ada satu,anak sekolah dua,tapi saya usul bansos PKH dari Thun 2017 hingga sekarang gak ada kabarnya,dan menurut para warga saya itu layak dapat PKH tapi gak pernah dapat hingga sekarang,mohon di tinjau ulang karna di sini tetanggaku yg mampu banyak yang dapat sementara saya yg layak GK dapat,mohon di mengerti.
Desa Siwalan kec sugihwaras, sawah hektaran dapan bansos, an. Dakelan , nejem, dkk, sementara tetangganya yg dimakan beduk belum ada TIDAK dapat bansos, sn. Karsilah ini contoh lingkup kecil 2 Rt, kebetulan rt 11 Rw 05