Wadul ke Bupati Wahono, Kontraktor Bojonegoro Sebut Proyek Fisik Harus Pakai Rekom ‘Ordal’

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com – Seorang kontraktor di Kabupaten Bojonegoro mengeluhkan sulitnya memperoleh pekerjaan proyek fisik pada tahun anggaran 2025. Menurutnya, untuk bisa mendapatkan proyek, kontraktor harus terlebih dahulu mengantongi rekomendasi dari pihak yang disebut sebagai ‘orang dalam’ atau Ordal.

Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh Olivia, perwakilan dari CV Emrald Karya Investama Bojonegoro, saat kegiatan Sapa Bupati yang digelar di Pendopo Malowopati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Senin (19/1/2026).

Di hadapan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Olivia mengungkapkan kekecewaan kontraktor lokal yang merasa tersisih meski telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi.

“Di Bojonegoro tahun lalu ada ribuan paket pekerjaan. Namun kami yang sudah memiliki kelengkapan administrasi dan persyaratan lainnya justru kesulitan mendapatkan proyek. Bahkan, untuk bisa mengerjakan proyek disebut-sebut harus ada rekomendasi dari ‘orang dalam’,” ujar Olivia.

Ironisnya, lanjut Olivia, meskipun perusahaannya berbasis di Bojonegoro dan menyerap tenaga kerja lokal, justru ia mendapatkan proyek fisik lebih banyak di luar daerah. Kondisi tersebut, dinilai merugikan sekaligus mematikan peluang kontraktor lokal untuk berkembang di daerah sendiri.

Ia berharap Pemkab Bojonegoro dapat bersikap lebih profesional dan transparan dalam proses pemilihan kontraktor. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap hasil pekerjaan proyek tahun sebelumnya juga dinilai perlu dilakukan.

“Kami berharap Pemkab Bojonegoro lebih transparan, melakukan evaluasi terhadap pekerjaan tahun lalu, dan memberikan kesempatan yang adil bagi kontraktor lokal untuk bekerja di Bojonegoro,” pungkasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk memberdayakan potensi lokal, termasuk kontraktor daerah. Namun ia menekankan, profesionalitas tetap menjadi tolak ukur utama dalam pelaksanaan proyek.

“Pada prinsipnya kami berkomitmen memberdayakan potensi lokal. Tetapi semuanya harus terukur dan profesional, baik dari sisi administrasi maupun peralatan,” ungkap Wahono.

Perihal ‘orang dalam’ yang disebutkan oleh Olivia, Wahono menegaskan, hingga saat ini dirinya tidak pernah menjadi orang dalam bagi pihak manapun.

“Soal isu orang dalam, sampai hari ini saya tidak pernah menjadi orang dalam bagi siapa pun,” tegas Wahono.

Wahono mengingatkan, agar jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis agar lebih responsif terhadap aspirasi dan keluhan para kontraktor lokal. Terutama bagi mereka yang selama ini belum pernah mendapatkan kesempatan mengerjakan proyek.

“Sebetulnya kami sudah melakukan pemetaan terhadap kontraktor. Namun dalam pelaksanaan teknis tentu ada beberapa pertimbangan, murni karena aspek profesionalitas pekerjaan, bukan karena faktor kedekatan personal,” imbuhnya. [riz/mad]