KPI Bojonegoro Desak Pemerintah Stop dan Evaluasi Program MBG

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bojonegoro menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan pemerintah. KPI menilai, pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini semakin jauh dari tujuan awal dan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Hal tersebut, diungkapkan Sekretaris KPI Bojonegoro, Nafidatul Himah. Perempuan yang akrab disapa Hima ini mengaku, jika ia mendukung MBG ketika pertama kali diluncurkan. Sebab dinilai mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kerap berangkat sekolah tanpa sarapan.

“Awal program ini saya setuju. Apalagi kita kerap melihat anak dari keluarga kurang mampu atau anak yang setiap pagi buta sudah ditinggal orang tuanya untuk bekerja sehingga lupa membuatkan sarapan anaknya. Dalam kondisi seperti itu, MBG bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka,” ungkap Hima, Minggu (21/6/2026).

Namun, lanjut Hima, berbagai persoalan mulai muncul seiring berjalannya program. Ia menilai kritik terhadap MBG kerap sulit diterima oleh pemangku kebijakan maupun mitra, sementara sejumlah polemik terus bermunculan di tengah masyarakat.

Salah satu hal yang ia soroti, yakni munculnya dugaan kasus korupsi dan penangkapan sejumlah pihak yang dikaitkan dengan pelaksanaan program. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan dampak berantai yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Efek dominonya yang paling terasa adalah kenaikan harga kebutuhan pokok. Pendapatan masyarakat tidak naik, tetapi harga-harga terus meningkat. Yang paling merasakan dampaknya tentu masyarakat kecil,” tegasnya.

Tak hanya itu, Hima menilai pengelolaan dapur penyedia makanan dalam program MBG semakin menjauh dari semangat awal yang disebut-sebut akan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Ia juga menyoroti keterlibatan pihak-pihak yang dinilai memiliki kedekatan dengan kekuasaan dalam pengelolaan program tersebut.

“Awalnya MBG digadang-gadang akan melibatkan UMKM dan masyarakat. Tetapi dalam praktiknya tidak seperti yang dijanjikan. Menurut saya itu bentuk pengkhianatan terhadap tujuan awal program,” tuturnya.

Hima juga menyoroti sikap sebagian pengelola dapur dan mitra yang dinilai kurang menunjukkan empati terhadap berbagai kritik yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, hal tersebut semakin memperburuk persepsi publik terhadap program MBG.

Tak hanya itu, ia mempertanyakan pelaksanaan program saat masa libur sekolah yang sempat menjadi polemik di sejumlah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola program.

“Anak-anak sedang libur, tetapi program tetap dipaksakan berjalan. Ketika ada aturan penghentian saat libur, ada yang menolak. Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Hima juga mengaku prihatin dengan sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah dan dikaitkan dengan pelaksanaan MBG. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa.

“Sudah banyak kasus keracunan yang membuat orang tua was-was. Mereka jadi khawatir ketika anak-anak menerima makanan dari program itu,” keluhnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Hima menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap pelaksanaan MBG. Bahkan, untuk sementara waktu ia menyatakan lebih sepakat apabila program tersebut dihentikan hingga tata kelolanya diperbaiki.

Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pengelolaan program diserahkan kepada pihak sekolah sehingga pengawasan terhadap kualitas makanan maupun distribusinya dapat dilakukan lebih dekat.

“Kalau pemerintah memang serius ingin memberikan gizi kepada anak-anak, menurut saya pengelolaannya bisa diberikan ke sekolah. Dengan begitu menu yang diberikan bisa lebih terkontrol dan lebih sesuai kebutuhan siswa,” katanya.

Menurut Hima, selama pengelolaan program masih memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik maupun kelompok tertentu, perbaikan yang diharapkan akan sulit terwujud.

“Yang terpenting adalah memastikan tujuan awal program benar-benar untuk kepentingan anak-anak, bukan kepentingan lain. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin kualitas layanan dan menu yang diberikan juga akan lebih baik,” pungkasnya. [riz/mad]