Reporter: Rizki Nur Diansyah
blokBojonegoro.com – Perkembangan kemandirian desa di Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan tren positif. Hingga tahun 2026, sebanyak 361 dari 419 desa di Kabupaten Bojonegoro telah berstatus Desa Mandiri.
Jumlah tersebut meningkat 21 desa dibandingkan 2024 yang saat itu tercatat sebanyak 340 Desa Mandiri.
Data tersebut merupakan hasil Pemutakhiran Data Indeks Desa Tahun 2026 yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Kepala DPMD Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito mengungkapkan, peningkatan jumlah Desa Mandiri terjadi secara konsisten dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024 terdapat 340 Desa Mandiri. Jumlah itu meningkat menjadi 352 desa pada 2025, kemudian kembali bertambah hingga mencapai 361 desa pada 2026.
“Dengan demikian, dalam kurun 2024-2026 terdapat tambahan 21 Desa Mandiri atau meningkat sekitar 6,18 persen,” ungkap Djoko, Selasa (22/9/2026).
Dengan capaian tersebut, seluruh desa di Bojonegoro kini berada dalam dua kategori status, yakni Mandiri dan Maju. Dari total 419 desa, sebanyak 361 desa berstatus Mandiri, sementara 58 desa lainnya masih berstatus Maju.
“Tidak ada lagi desa yang masuk kategori Berkembang, Tertinggal maupun Sangat Tertinggal,” terangnya.
Jika ditarik lebih jauh, peningkatan jumlah Desa Mandiri di Bojonegoro terlihat semakin signifikan dalam enam tahun terakhir.
Pada 2020, hanya terdapat 38 Desa Mandiri. Setahun kemudian jumlahnya meningkat menjadi 103 desa. Pada 2022 bertambah menjadi 155 desa, kemudian melonjak menjadi 262 desa pada 2023.
Tren tersebut terus berlanjut. Pada 2024 terdapat 340 Desa Mandiri, meningkat menjadi 352 desa pada 2025, hingga akhirnya mencapai 361 desa pada 2026.
Sebaliknya, jumlah desa berstatus Maju terus mengalami penurunan seiring bertambahnya desa yang masuk kategori Mandiri.
Pada 2020 terdapat 171 desa berstatus Maju. Jumlah tersebut meningkat menjadi 254 desa pada 2021 dan 251 desa pada 2022.
Namun, sejak 2023 jumlahnya mulai menurun menjadi 157 desa, kemudian 79 desa pada 2024, 67 desa pada 2025 dan kini tersisa 58 desa pada 2026.
“Pergeseran tersebut merupakan konsekuensi dari semakin banyaknya desa yang memenuhi indikator kemandirian. Artinya, bertambahnya Desa Mandiri bukan hanya mengubah komposisi status desa, tetapi juga menggambarkan perkembangan kondisi pembangunan desa berdasarkan indikator dalam Indeks Desa,” jelas Djoko.
Pemutakhiran Data Indeks Desa 2026 dilakukan DPMD Bojonegoro dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.
Indeks Desa menjadi salah satu instrumen untuk menggambarkan kondisi dan perkembangan desa berdasarkan berbagai dimensi pembangunan. Data tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan, menentukan prioritas pembangunan, merancang program hingga melakukan evaluasi.
Karena itu, DPMD menekankan pentingnya akurasi dalam proses pemutakhiran data. Data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berpotensi memengaruhi arah kebijakan dan program pembangunan di tingkat desa.
“Data Indeks Desa bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi merupakan dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Jadi seluruh data yang disampaikan harus mencerminkan kondisi riil di lapangan,” tegas Djoko.
Proses pemutakhiran data tersebut melibatkan pemerintah desa, Tenaga Pendamping Profesional, pemerintah kecamatan serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar data yang dihimpun tidak hanya lengkap secara administrasi, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi nyata di masing-masing desa.
Di sisi lain, bertambahnya jumlah Desa Mandiri juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Status Mandiri tidak hanya menjadi capaian dalam data Indeks Desa, tetapi juga perlu dipertahankan melalui peningkatan kualitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
“Desa yang telah berstatus Mandiri harus mampu mempertahankan capaian melalui tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan ekonomi lokal, penguatan kelembagaan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya. [riz/mad]
