Ratusan aset tanah wakaf milik Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Bojonegoro masih menunggu penerbitan sertifikat. Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) PCNU Bojonegoro menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Agama (Kemenag), serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) Bojonegoro, Selasa (3/11/2026).
Komisi A DPRD Bojonegoro menggelar rapat dengar pendapat (hearing) untuk memfasilitasi sengketa lahan yang terjadi di Desa Belun, Kecamatan Temayang. Polemik tersebut melibatkan keluarga ahli waris dengan pemerintah desa setempat terkait klaim kepemilikan tanah, Rabu (22/4/2026).
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bojonegoro memperkuat sinergi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya menata pengelolaan wakaf agar lebih tertib secara administrasi dan memiliki kepastian hukum. Kolaborasi lintas lembaga ini juga melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pengampu keabsahan objek wakaf.
Sertifikasi tanah wakaf pada Triwulan III 2025 naik signifikan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat, sebanyak 10.022 bidang tanah wakaf telah memperoleh sertifikat, meningkat 80,15 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
Pegurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bojonegoro masa khidmat 2025-2025 terus membuat gebkaran untuk mempercepat kinerja program. Terkini, mengembangkan pendataan tanah wakaf berbasis online melalui Aplikasi SI TAWAF (Sistem Informasi Tanah Wakaf).
Di balik upaya memenuhi kebutuhan energi nasional, ada tantangan yang tak selalu tampak di permukaan, seperti halnya urusan pertanahan. Bagi industri hulu minyak dan gas bumi, tanah bukan sekadar lokasi pengeboran, tetapi fondasi dari seluruh aktivitas strategis yang mendukung ketahanan energi Indonesia.
Program pemerintah pusat dengan terbitnya sertifikat hak milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus digalakkan. Termasuk di Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat siap menerbitkan 36 ribu bidang tanah milik masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro, menggelar rapat koordinasi (Rakor) Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bojonegoro tahun 2022.
Segenap keluarga besar kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (2/7/2022) malam menggelar acara pisah sambut pejabat administrator di kawasan Hotel Eastern Jalan Veteran Bojonegoro.
Sesuai dengan instruksi dan kesepakatan MoU yang dibuat antara PW NU Jatim dan bidang lembaga wakaf NU Jatim serta Badan Pertanahan Nasional, kini diadakan penandatanganan kerjasama untuk percepatan pensertifikatan tanah wakaf dan tanah muluk Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Bojonegoro.