Ratusan aset tanah wakaf milik Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Bojonegoro masih menunggu penerbitan sertifikat. Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) PCNU Bojonegoro menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Agama (Kemenag), serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) Bojonegoro, Selasa (3/11/2026).
Komisi A DPRD Bojonegoro menggelar rapat dengar pendapat (hearing) untuk memfasilitasi sengketa lahan yang terjadi di Desa Belun, Kecamatan Temayang. Polemik tersebut melibatkan keluarga ahli waris dengan pemerintah desa setempat terkait klaim kepemilikan tanah, Rabu (22/4/2026).
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bojonegoro memperkuat sinergi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya menata pengelolaan wakaf agar lebih tertib secara administrasi dan memiliki kepastian hukum. Kolaborasi lintas lembaga ini juga melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pengampu keabsahan objek wakaf.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah resmi merilis aturan baru agraria, terkait bukti kepemilikan tanah lewat sertifikat tanah berupa sertifikat elektronik. Nantinya, bukti kepemilikan tidak lagi berbentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas, melainkan sertifikat tanah elektronik atau Sertifikat el yang datanya masuk dalam sistem pertanahan.