Sebanyak17 Kepala Desa terpilih dari 11 Kecamatan hasil pemilihan kepala desa gelombang III Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 kembali digelar. Seperti pelantikan gelombang pertama, ke dua dan ke tiga, pelantikan gelombang ke empat ini juga dilakukan secara jarak jauh melalui vidio conference, Senin (4/5/2020).
Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan 82 Kepala Desa (Kades) terpilih dipimpin oleh Bupati Bojonegoro. Seperti biasa, bupati juga menekankan Kepada Kades terpilih untuk secepatnya melakukan pendataan terhadap warga untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Tahap II, 109 Kades Dilantik Lewat Video Conference
Sebanyak 233 Kepala Desa terpilih pada gelombang ke-3 hari ini, Jumat (13/03/2020) menghadiri pemantapan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
Setelah prosesi persidangan berkali-kali, sidang gugatan pengisian perangkat desa di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Kamis (7/6/2018) memasuki agenda pembacaan putusan. Hasilnya gugatan pengisian perangkat desa ditolak majlis hakim.
Kelanjutan hearing (dengar pendapat) Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro, yang digelar di gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) sore, ternyata tidak dihadiri oleh pihak ketiga palaksana ujian perangkat desa yang digelar beberapa waktu lalu yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES), dengan alasan ada agenda yang bertabrakan.
Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojobegoro banyak menyisakan perdebatan, bahkan dinilai cacat hukum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa.
Mendapat nilai nol dalam hasil pengisian perangkat desa tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada peserta. Pasalnya para peserta mendapatkan informasi terkait kode soal saat sosialisasi sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa serentak.
elalui surat resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 2 November 2017. Dalam nomor surat 005/560/412.050/2017 yang ditandatangani wakil ketua DPRD, Suyuthi, menerima aduan masyarakat terkait perangkat desa.