Dengan format acara berbentuk Focus Grup Discussion (FGD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Komisi B bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UKM), Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro tentang pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, Rabu (7/11/2018).
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Focus Group Discussion (FGD), Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk Pelestarian Kesenian Tradisonal yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Rabu (7/11/2018), bertempat di Sanggar Seni Desa Jono, Kecamatan Temayang.
Banyak hal yang didiskusikan dalam forum pertemuan pemimpin muda se-Asia di Bangkok Thailand. Mulai kondisi sosial, kesehatan, pendidikan dan yang lainnya menjadi topik isu untuk mengembangkan generasi muda.
Pengembangan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya perencanaan maupun konsep yang bagus. Namun payung hukum, Peraturan Daerah (Perda) perlu dibuat untuk mengembangkan koperasi tersebut.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor pelaksana proyek Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Gas Processing Fasility (GPF) Lapangan Jambaran-Tiung Biru (J-TB) PT. Rekayasa Industri (Rekind) yang beralamatkan di jalan Raya Bojonegoro-Cepu, tepatnya di Dusun Celangap, Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu. Kamis (23/08/2018).
Ketua Komisi D Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Muhammad Fauzan mengaku resah. Sebab, belakangan ini di Desa Bareng, Kecamatan Ngasem (tempat dia tinggal) banyak terjadi pencurian.
Kasus pencabulan yang menimpa salah seorang siswi SD Kecamatan Bojonegoro, membuat anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi berempati. Sehingga politisi perempuan Gerindra itu membantu keluarga korban dengan memberikan sepeda.
Sekitar satu bulan yang lalu, media sosial di Bojonegoro ramai dengan penarikan uang parkir kepada pemilik kendaraan dengan nomor polisi Kabupaten Bojonegoro di sekitar Alun-alun Kota Ledre. Padahal menurut peraturan daerah yang mengatur, untuk kendaraan plat nomor Bojonegoro digratiskan atau tidak dikenankan membayar parkir.
Banyaknya masyarakat yang mengeluhkan tarif parkir saat memarkir kendaraan di beberapa titik lokasi, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro geram. Rencananya dalam waktu dekat, dewan akan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) dan instansi terkait lainnya.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Pelatihan Manajemen Aset Barang Milik Desa Tahun 2018 , Selasa (24/4/2018) di Pendopo Malwopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.