Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) siap memfasilitasi pelayanan guna memperlancar pencairan ADD. Sebab Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi salah satu syarat untuk pencairan, salah satu cara penyelesaiannya yakni deteksi dini.
.jpg)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tak hanya sukses meraih berbagai penghargaan pada tahun 2021. Namun juga mampu menunjukkan hasil kinerjanya, seperti pada momen tutup tahun ini Pemkab Bojonegoro sukses merealisasikan pendapatan melampaui target, yakni sebesar 122,78%.
Pada Kamis (21/10/2021) lalu, Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah didampingi Kepala Badan Pendapatan Pajak Daerah (Bapenda) Ibnu Soeyoeti. Melakukan launching program Percepatan Perluasan Digitalisasi Pajak Daerah (P2DD) dan Pengundian Berhadiah untuk Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) Panutan.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah didampingi Kepala Badan Pendapatan Pajak Daerah (Bapenda) Ibnu Soeyoeti. Melakukan launching program Percepatan Perluasan Digitalisasi Pajak Daerah (P2DD) dan Pengundian Berhadiah untuk Wajib Pajak Panutan (PBB-P2), Kamis (21/10/2021).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan program Sunset Policy untuk para wajib pajak agar segera melakukan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Dari 28 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 6 kecamatan telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan cepat.
Masyarakat wajib pajak kini semakin dapat banyak pilihan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pilihan-pilihan ini makin mempermudah masyarakat membayar pajak tahunan kendaraannya.
Masyarakat wajib pajak kini semakin dapat banyak pilihan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pilihan-pilihan ini makin mempermudah masyarakat membayar pajak tahunan kendaraannya.
Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi perorangan maupun badan yang memperoleh manfaat. Oleh karena itu wajar apabila diwajibkan memberikan sebagian kenikmatan yang diperoleh kepada Daerah melalui kontribusi wajib pajak.
Rancangan Undang-undang terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dikenakan pada sembako, jasa yang membantu ibu melahirkan hingga pendidikan yang saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah tentunya membuat masyarakat khawatir. PPN tersebut tidak berlaku untuk semua kebutuhan, melainkan beberapa barang ataupun pangan yang memiliki nilai jual tertinggi.