Pertamina mulai melakukan uji operasi di SPBU 51.611.41, yang berada di Ruas Tol Trans Jawa KM 725A (Mojokerto-Surabaya), tepatnya di sisi arah menuju Surabaya. Uji operasi dilaksanakan mulai Jum'at (3/5/2019) kemarin.
Salah satu Calon Legislatif di Daerah Pemilihan (Dapil) 3, wilayah Kecamatan Sugihwaras, Kedungadem, Kepohbaru, dan Baureno mendapat suara tertinggi di Kabupaten Bojonegoro.
Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Dander, Kapas, Trucuk dan Bojonegoro, memiliki jumlah pemilih sebanyak 205.000. Sedangkan pengguna hak pilih, sebanyak 169.405.
Kaukus partai politik Kabupaten Bojonegoro berencana akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya dugaan penggelembungan suara, yang menguntungkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Di saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melakukan rekapitulasi hasil penghitungan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Rabu (1/5/2019). Beberapa partai politik (Parpol) di Kota Ledre yang mengatasnamakan 'Kaukus Partai Politik' akan menggugat ke Mahamah Konstitusi (MK), karena diduga banyak kecurangan yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
.jpg)
Sebagai upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Petani, diselenggarakan Sekolah Lapang Pertanian dengan target Kelompok Tani (Poktan) Tani Makmur II Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Senin (29/04/2019).
Operator proyek strategis nasional Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) PT Pertamina EP Cepu, dinobatkan sebagai KKKS penyumbang pajak migas 2018 terbesar. Dalam setahun anak perusahaan Pertamina tersebut mampu menyetor pajak Rp8,08 triliun.
Puluhan partai politik peserta Pemilu 2019, mulai hari ini, Jumat (26/4/2019) menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro.
Operator proyek strategis nasional Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB), PT Pertamina EP Cepu dinobatkan sebagai KKKS penyumbang pajak migas 2018 terbesar. Yakni sejumlah Rp 8,08 triliun dalam penghargaan Apresiasi untuk Sahabat. Cooperative Compliance Program yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Mengawal kelancaran pemilu itu perlu. Tujuannya, agar pesta demokrasi yang dibangun bisa berjalan secara efektif. Guna mewujudkan hal itu, tentu netralitas penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu pada semua tingkatan) disinilah diperlukan. Artinya, secara hukum penyelenggara berpihak atau tidak terhadap paslon, realitasnya bisa kita kroscek di lapangan.