Upaya mencegah perkawinan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, tenaga kesehatan hingga lembaga pelayanan masyarakat. Untuk memperkuat langkah tersebut, Program INKLUSI Pimpinan Daerah (PDA) 'Aisyiyah Bojonegoro menghadirkan layanan terpadu pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Pendopo Kantor Kecamatan Dander, pada Senin (26/10/2026).
Lulusan STIKes Muhammadiyah Bojonegoro diminta tidak berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), tenaga kesehatan dituntut terus mengasah kompetensi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui peningkatan ketahanan gizi keluarga. Salah satu langkah yang ditempuh ialah berkolaborasi dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menggelar sarasehan bertajuk "Membangun Generasi Unggul Dimulai dari Keluarga dengan Konsumsi Protein Asal Hewani untuk Mencegah Stunting" di Pendopo Malowopati, Selasa (7/7/2026).
DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Berbagai isu mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), alih fungsi lahan pertanian, pendidikan, hingga kesehatan menjadi sorotan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jatim, Surabaya.
Memperingati Hari Gizi Nasional 2026, Pertamina Patra Niaga terus memperluas manfaat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Kasus stunting pada anak di Kabupaten Bojonegoro berhasil turun. Pada tahun dari 2023, angka stunting mencapai 14,2% dan turun pada 2024 menjadi 12%. Capaian ini pun membuahkan penghargaan yang langsung diberikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kali ini, Pemkab Bojonegoro mendapatkan penghargaan dan dana insentif Rp5,9 Miliar dari Pemerintah Pusat, sebab berhasil menekan angka stunting.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hari ini secara resmi meluncurkan dan menyalurkan secara simbolis Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025, Jumat (24/10/2025).
Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri (KOPRI) PC PMII Bojonegoro menyoroti kasus stunting di Kabupaten Bojonegoro yang belum tuntas. Hingga saat ini, setidaknya masih terdapat sebanyak 1.930 balita alami stunting.
Indonesia masih menghadapi persoalan gizi yang cukup serius, terlihat dari tingginya kasus gizi kurang pada balita maupun anak usia sekolah. Kekurangan gizi di usia sekolah membawa dampak besar, mulai dari menurunnya kualitas belajar, naiknya angka ketidakhadiran, hingga tingginya angka risiko anak putus sekolah.