Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan dan profesionalisme anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satlinmas dalam Mendukung Optimalisasi Penyelenggaraan Trantibumlinmas, Selasa (11/11/2025).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Dindagkop UM) membuka pendaftaran kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Transformasi Digital. Bimtek ini berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan bagi UMKM.
Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) PC PMII Bojonegoro menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan dan penerapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dukungan ini menjadi langkah nyata dalam memperjuangkan kebijakan publik yang berkeadilan dan berperspektif gender.
Komisi C DPRD Bojonegoro mendesak RSUD Temayang segera beroperasi. Sebab, bangunan yang menelan anggaran sekitar Rp74,3 Miliar ini telah rampung dibangun. Namun, tak segera beroperasional.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Malang Raya Puguh Wiji Pamungkas, menggagas Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja: Pembuatan Roti dan Kue, di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Kamis (6/11/2025) kemarin.
Sembilan fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kehutanan dalam rapat paripurna, Kamis (6/11/2025) kemarin. Agenda ini menjadi kelanjutan dari Nota Penjelasan Raperda yang disampaikan Gubernur pada 20 Oktober 2025.
DPRD Provinsi Jawa Timur membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam Rapat Paripurna Kamis (6/11/2025) kemarin.
Sebanyak 60 pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengikuti retreat di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0813 Bojonegoro. Kegiatan ini, bakal berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu, 7–9 November 2025.
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menghitung ulang kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyesuaikan rencana kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun 2026.
DPRD Provinsi Jawa Timur membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam Rapat Paripurna Kamis (6/11/2025) kemarin.