Skip to main content

Category : Kebijakan


KKN Universitas Brawijaya (UB)

Tutup KKN UB Malang, Wabup Nurul: Bapak Pratikno Jadikanlah Contoh Semangat

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (UB) Malang telah berakhir Rabu (30/7/2027). Acara penutupan yang digelar di GOR Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Nurul Azizah.

Bojonegoro Ikuti Penilaian Petugas IB Berprestasi Jawa Timur

Suasana penuh semangat menyelimuti pelaksanaan pembinaan serta penilaian petugas Inseminasi Buatan (IB) berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo kemarin, tepatnya di kediaman Teguh Budiarto. Teguh merupakan petugas IB perwakilan Bojonegoro dari Kecamatan Tambakrejo.

Tertib RuMiJa Jadi Syarat Peningkatan Infrastruktur Jalan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengingatkan pentingnya menjaga dan menata Ruang Milik Jalan (RuMiJa) dalam setiap upaya peningkatan infrastruktur, baik pembangunan baru maupun peningkatan status jalan dari desa ke kabupaten. RuMiJa yang terganggu atau disalahgunakan bisa menghambat pelaksanaan program jalan.

APBD Bojonegoro

Pemkab Bojonegoro Gelontor APBD 2025 ke Instansi Versital Senilai Rp37,2 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menganggarkan cukup besar pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk instansi vertikal di Kabupaten Bojonegoro. Kali ini, pada APBD 2025, Pemkab menggelontorkan dana Rp37,2 Miliar untuk pembangunan fisik sejumlah instansi tersebut.

130 Jalan Desa Jadi Ruas Kabupaten Masuk Verifikasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang saat ini tengah memverifikasi sekitar 130 proposal dari desa-desa yang mengajukan peningkatan status jalan dari jalan desa menjadi jalan kabupaten.

Kemiskinan Ekstrim

Masih Ada 54.016 Keluarga Miskin di Bojonegoro

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan menambahkan bahwa saat ini terdapat 54.016 kepala keluarga miskin atau setara dengan 145.521 jiwa. Oleh karena itu, Pemkab memerlukan pembaruan data yang dilakukan secara berkala di tingkat desa dan kelurahan.