Inilah Besaran Sementara DD Bojonegoro 2019
Besaran sementara Dana Desa (DD) tahun 2019 sudah ditetapkan. Tahun ini besaran sementara DD sebanyak Rp367 miliar lebih (Rp367.201.310.000).
Besaran sementara Dana Desa (DD) tahun 2019 sudah ditetapkan. Tahun ini besaran sementara DD sebanyak Rp367 miliar lebih (Rp367.201.310.000).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro menyoroti Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pamilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Sebab, hal tersebut juga akan dilaporkan ke pusat.
Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro dalam menjaga hak pilih terus dimaksimalkan. Mulai komunikasi intens dengan KPU, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Disdukcapil Bojonegoro.
Pergantian tahun selalu menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan menyusun target baru. Salah satunya adalah target kesejahteraan.
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bojonegoro secara resmi telah ditetapkan sebesar Rp 1.858.613,77. Hal tersebut berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019.
Sebanyak 168 desa yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dijadwaklan akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2019 mendatang. Pilkades tersebut adalah Pilkades serentak yang kedua di Kabupaten Bojonegoro pasca tahun 2016 silam.
KPU terus mengupayakan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dari waktu ke waktu menjadi lebih berkualitas. Salah satu indikator kualitas penyelenggaraan adalah terbukanya ruang komunikasi mendialektikakan gagasan ide antara pemilih dan yang dipilih. Orang memilih seseorang untuk wakilnya pasti ada harapan besar atas pilihannya. Tak ubahnya orang yang menjatuhkan pilihan hatinya kepada kekasihnya pasti juga didasari kepentingan.
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten (Bawaslukab) Bojonegoro terus memelototi proses tahapan pemilu 2019. Termasuk pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditemukan ganda.
Pemilu atau pemilihan adalah wahana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif. Agar hubungan wakil rakyat dengan rakyat itu terstruktur dalam artian hubungan pertanggungjawaban wakil rakyat kepada rakyat dan hubungan kontrol rakyat terhadap rakyat, dapat berjalan dengan baik maka sistem pemilu menerapkan konsep daerah pemilihan.
Setelah tiga hari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melakukan verifikasi partai politik (Parpol). Namun parpol yang diverifikasi itu jika masih ada kekurangan, akan diberikan kesempatan untuk perbaikan.