Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, mengusulkan agar Indonesia menjajaki kerja sama yang lebih erat dengan kelompok IBSA (India, Brasil, dan Afrika Selatan) guna membangun arsitektur perdagangan bersih dan rantai pasok teknologi energi bersih.
Komisi E DPRD Jawa Timur menilai tingginya penyerapan anggaran pada perangkat daerah mitra kerja belum sepenuhnya berdampak terhadap penyelesaian persoalan strategis di bidang kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran, khususnya belanja pegawai, agar lebih berorientasi pada hasil pembangunan.
Komisi C DPRD Jawa Timur mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur yang berhasil melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2025. Di sisi lain, Komisi C juga mendorong penguatan pengelolaan aset daerah sebagai upaya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Komisi B DPRD Jawa Timur menilai kinerja perekonomian provinsi sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat melampaui rata-rata nasional, dengan sektor pertanian, kelautan, perikanan, industri, UMKM, dan pariwisata menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah.
Komisi A DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Mulai dari tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) belanja pegawai, melemahnya kondisi fiskal desa, hingga belum optimalnya implementasi program pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi catatan penting dalam laporan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pada Senin (22/6/2026).
Kebijakan baru pemerintah mengenai masa jabatan kepala sekolah mulai diterapkan di wilayah Bojonegoro dan Tuban. Aturan tersebut membatasi masa penugasan kepala sekolah maksimal tiga periode atau 12 tahun, sehingga sejumlah kepala sekolah yang telah menjabat hingga belasan bahkan puluhan tahun mulai mengakhiri masa tugasnya dan kembali menjalankan fungsi sebagai guru.
Bila ada sebagian orang yang menghindari bulan-bulan tertentu untuk menikah karena menilainya sebagai bulan sial, maka sejatinya fenomena yang sama juga pernah terjadi pada zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah meyakini bahwa bulan Syawal adalah pantangan untuk menikah.
Kabar membanggakan datang dari dunia jurnalistik Bojonegoro. Fotografer blokBojonegoro.com, Wahyu Budiyanto, berhasil meraih Juara 1 Kategori Foto Cerita dalam ajang Pupuk Indonesia Media Awards 2025 (PIMA 2025).
Kemenag RI menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025. Penegasan ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Republik Indonesia, Thobib Al Asyhar, dalam kanal YouTube Kemenag RI.