Skip to main content

Category : Tag: 4


Dinpora Bojonegoro

Bootcamp Kemandirian Ekonomi Pemuda 2026 Kembali Dibuka, Ayo Wirausaha Muda Segera Daftar!

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora) Kabupaten Bojonegoro kembali membuka Bootcamp Kemandirian Ekonomi Pemuda Tahun 2026. Program ini menjadi salah satu upaya Pemkab Bojonegoro dalam mendorong lahirnya generasi muda yang mandiri, kreatif, inovatif, dan mampu mengembangkan usaha produktif berbasis potensi daerah.

Kolaborasi PDPM, EMCL dan Kominfo Dorong Sekolah Ciptakan Ruang Digital yang Aman

Maraknya aktivitas remaja di ruang digital menjadi perhatian serius berbagai pihak di Kabupaten Bojonegoro. Tingginya paparan terhadap cyberbullying mendorong Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Bojonegoro menggandeng ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), SKK Migas, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro untuk memperkuat literasi digital bagi pelajar dan guru.

CEK FAKTA: Hoaks Pendaftaran Haji dan Umrah Gratis Kemenag

Beredar sebuah tautan hajjdanumrah.woszspacenfo.space yang menawarkan pendaftaran haji dan umrah gratis untuk 100 orang beruntung. Tautan tersebut menggunakan logo Kementerian Agama dan foto Menteri Agama serta mengarahkan masyarakat untuk mengisi formulir berisi nama lengkap, alamat, dan nomor Telegram melalui sebuah tautan yang bukan merupakan domain resmi pemerintah.

Wujud Syukur, Alumni Panitia Haul ke-34 KH Muhammad Sholeh Gelar Ziarah ke Tuban

Sebagai bentuk rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan Haul ke-34 Almaghfurlah KH Muhammad Sholeh dan Masyayikh Pondok Pesantren Attanwir Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, sejumlah alumni yang tergabung dalam IKAMI ATTANWIR menggelar ziarah ke sejumlah makam waliyullah di Kabupaten Tuban, Sabtu (11/7/2026).

Komisi A DPRD Jatim Ingatkan Efisiensi APBD, Minta Pemprov Perkuat Fiskal Desa

Komisi A DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Mulai dari tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) belanja pegawai, melemahnya kondisi fiskal desa, hingga belum optimalnya implementasi program pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi catatan penting dalam laporan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.