Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mengikuti diskusi santai yang diinisiasi Pita Merah di Matoh Guest House Jalan Pondok Pinang Sukorejo Bojonegoro, Rabu (18/7/2017) malam. Diskusi informal tersebut menggali masukan untuk merumuskan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang anak yang masuk Prolegda tahun ini.
Dalam audiensi yang dilakukan di ruang Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tadi siang (11/7/2017). Aliansi Masyarakat Pengawas Keadilan (AMPK) mengajukan empat poin kepada DPRD, terkait KDRT yang menimpa Rodliyyah (37).
Aliansi Masyarakat Pengawas Keadilan (AMPK), yaitu perkumpulan dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Bojinegoro Institute (BI), Ploso Jenar, IDFoS Indonesia,ADEMOS, PMII, GMNI, LPBI NU, dan LBH KINASIH menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) soal kasus KDRT yang menimpa Rodliyyah.
Di tahun 2015 Kabupaten Bojonegoro mendapat penghargaan kabupaten ramah HAM dan kabupaten Layak anak. Pada tahun yang sama Bojonegoro juga mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Welas Asih. Dengan beberapa penghargaan yang sudah didapatkan tersebut sangat disayangkan jika masih terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Aliansi Masyarakat Pengawas Keadilan (AMPK) di Bojonegoro terus mengawal kasus KDRT yang menimpa Rodliyah (37), asal Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, itu sebelumnya telah menjadi korban kekerasan suaminya, Zainudin (42) yang menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Cangaan.
Aliansi Masyarakat Pengawas Keadilan (AMPK) di Bojonegoro terus mengawal kasus KDRT yang menimpa Rodliyah (37), warga Desa Cangaan Kecamatan Kanor.