Musim kemarau tahun 2018 ini, dimungkinkan Kabupaten Bojonegoro terjadi kekurangan air bersih. Sehingga Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro sudah mengantisipasi bencana tahunan tersebut dengan menyiapkan air bersih.
Kasus dugaan mark-up anggaran pengadaan lahan untuk pembelian tanah warga yang diperuntukan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berada di Kecamatan Temayang, kini sudah dikembalikan.
Sebanyak 23 calon anggota Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten (Panwaskab) Kabupaten Bojonegoro mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT), Senin (16/7/2018) di Surabaya.
Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro terus melakukan pengawasan terhadap proses tahapan pelaksanaan Pilkada Bojonegoro dan Pilgub Jawa Timur 2018. Setidaknya Panwas bersama Sentra Gakumdu (Sentra Penegak Hukum Terpadu) dalam menjalankan tugasnya sudah menangani 42 kejadian pelanggaran.
Tahun 2018 ini, Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro menganggarkan bantuan untuk membantu Panti asuhan untuk biaya makan dan minum serta kebutuhan lainya bekisar antara 217 juta rupiah. Total anggaran itu, nantinya dibagi kepada seluruh panti asuhan yang ada di Bojonegoro.
Dipangkasnya Anggaran menjadi Rp1.45 Miliyar, menjadikan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bojonegoro harus memutar otak. Sebab, anggaran yang seharusnya turun 3 Miliyar itu malah dipangkas 50 persen.
Tahun 2018 ini anggaran untuk operasional Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro sebesar Rp972 juta. Dana tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 dipangkas menjadi Rp1,45 Miliyar. Dipangkasnya anggaran tersebut, menjadikan KONI klabakan sehingga berdampak dibatalkannya Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) tahun 2018.
Dana hibah yang dikucurkan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bojonegoro, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 dipangkas. Pemangkasan tersebut mencapai Rp500 juta, dari Rp 3 miliar pada 2017 turun menjadi Rp2,5 miliar.
Setelah memeriksa calon wakil Bupati Kuswiyanto, Jum'at (2/3/2018), yang diduga melanggar pelaksanaan Pilkada. Panitia Pengawas Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih akan mengkaji hasil pemeriksaan terhadap politisi PAN tersebut.