Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 baru terserap 21,01 persen, atau senilai Rp1,1 Triliun dari total anggaran senilai Rp7,9 Triliun. Jumlah tersebut berdasarkan per tanggal 18 Juni 2025 lalu.
Kabupaten Bojonegoro, memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi (Migas) yang menghasilkan kucuran dana bagi hasil (DBH) rata-rata Rp1,3 triliun per tahun. Dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab setempat mampu membangun infrastruktur baik jalan, jembatan, dan program prioritas lainnya termasuk penanggulangan kemiskinan.
Kabupaten Bojonegoro tengah meraih penghargaan sebagai kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi APBD Tahun 2022 peringkat pertama tingkat Kabupaten se- Indonesia, dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kamis pagi (16/3/2023) di Hotel Mercure Convention Centre Ancol Jakarta Utara.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro Jawa Timur terus berusaha meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Salah satu langkah yaitu dengan meningkatkan anggaran pendidikan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro.
Setelah melalui tahapan pembahasan dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bersama tim anggaran Pemkab Bojonegoro dan badan anggaran DPRD. Eksekutif dan legislatif menyepakati APBD 2021 sebesar Rp6,2 triliun.
Dari hasil kajian anggaran yang dilakukan akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro), perencanaan penganggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dari tahun 2016 dibandingkan tahun 2017 sekarang ini. Namun ironisnya anggaran tersebut diduga diprioritaskan pada belanja pegawai, termasuk anggaran makan-minum dan wira-wiri pejabat Bojonegoro.