Tidak cairnya bantuan politik (Banpol) tahun 2016, Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bojonegoro sangat disayangkan Bupati Bojonegoro, Suyoto yang juga mantan ketua DPW PAN Jawa Timur. Namun sebelumnya, Kang Yoto sebenarnya sudah memberikan solusi.
Sebanyak 743 mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya akan mengadakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Bojonegoro. Mereka akan mempraktikkan ilmunya di bangku kuliah, di beberapa kecamatan wilayah timur Kota Ledre.
Membaca dan menulis Al-Qur'an dirasa masyarakat Kabupaten Bojonegoro sangat penting, sehingga Forum Umat Islam Bojonegoro (FUIB) mengusulkan adanya Raperda tentang baca tulis Al-Qur'an di Kota Ledre.
Lamanya daftar tunggu haji Kabupaten Bojonegoro yang mencapai 25 tahun, membuat Pemerintah memberikan kesempatan pada Calon Jemaah Haji (CJH) yang usianya 75 tahun ke atas, untuk mengajukan pemberangkatan ke Tanah Suci lebih awal.
Antusias masyarakat Bojonegoro untuk berangkat haji sangat tinggi. Pasalnya daftar tunggu haji di Kota Ledre mencapai 25 tahun, sehingga jika daftar tahun 2017, dimungkinkan baru akan berangkat tahun 2042 mendatang.
Rencana penambahan kuota haji yang disampaikan Presiden Joko Widodo, disambut positif Calon Jemaah Haji (CJH), termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya tamu Allah di Kota Ledre setiap tahunnya mengalami penurunan.
Sempat dipatok dengan harga Rp100.000 perkilogram, harga cabai merah di Pasar Tradisional Kota Bojonegoro mulai berangsur turun menjadi Rp70.000 - Rp55.000 per kilogramnya.
Setelah menjabat tiga tahun lima bulan dan 13 hari, Kepala Bapas Kelas II Bojonegoro, Dyah Wandansari resmi alih tugas ke LP wanita Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tugasnya digantikan Supriyana dari Rutan Medaeng.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Rayon Bojonegoro terus melakukan pemeliharaan jaringan di sejumlah lokasi. Sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kilovolt, hari ini akan dilakukan pemadaman.
Masyarakat yang menempati sekitar jalur PT.KAI di jalan pondok pinang Desa Sukorejo, yang tergabung Paguyuban Pewaris Bangsa (PPB) melakukan hearing dengan DPRD Kabupaten Bojonegoro. Para perwakilan warga menyampaikan beberapa keinginan masyarakat terkait penolakan rencana reaktifasi jalur Bojonegoro-Tuban.