Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk mewujudkan desa yang mandiri partisipatif dan akuntabel. Guna mencapai target tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar pembinaan bagi anggota (Badan Permusyawaratan Desa) BPD Se-Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Rabu (16/7/2025).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Acara dilaksanakan pada Rabu (18/01/2023) di ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro yang dihadiri oleh peserta anggota BPD dari kecamatan Bojonegoro serta Balen sebanyak 191 orang. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan lanjutan di tahun 2022 lalu.
Intensitas hujan yang tinggi memicu banjir di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Seperti hujan deras di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang terjadi pada pukul 16.30 Wib, Selasa (26/1/2021) sore mengakibatkan 9 rumah di Desa Jumput, Kecamatan Sukosewu terendam banjir setinggi 20 cm sampai 25 cm.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah mengadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Assosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Bojonegoro masa bhakti 2020-2025, Sabtu (24/10/2020) di Pendapa Malawapati.
Meningkatkan kualitas kapasitas lembaga desa, melalui Badan Permusyawarahan Desa (BPD) se Kecamatan Purwosari, Rabu (12/8/2020) perwakilan BPD di 12 desa di Kecamatan tersebut mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di Pendopo kecamatan setempat.
Momen pemilihan kepala desa serentak pada 19 Februari 2020, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bojonegoro pastikan netral dan menjaga marwah BPD sebagai lembaga desa.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 13 desa yang ada di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro resmi dilantik, Selasa (21/5/2019) malam di pendapa kecamatan setempat.
Pada bulan April 2019 mendatang, Negara ini akan mempunyai gawe besar Pemilihan Umum (Pemilu). Baik Pemilihan Presiden maupun Pilihan Legislatif. Namun, di beberapa desa yang ada di Kecamatan Kanor, telah dipanasi dengan pilihan Badan Perwakilan Desa (BPD).
Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa, beberapa desa yang melakukan pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat sorotan. Pasalnya disinyalir banyak desa yang tidak memperhatikan kuota perempuan saat pencalonan maupun penetapan calon BPD tersebut.
Dinas Perdagangan (Disdag) Bojonegoro, menyediakan anggaran puluhan milyar untuk menyiapkan berbagai program di tahun 2019 mendatang. Anggaran besar puluhan milyar tersebur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro yang telah telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro beberapa waktu lalu.