Kabupaten Bojonegoro mulai menunjukkan arah baru pembangunan ekonomi dengan perlahan mengurangi ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas bumi (migas). Ditengah menurunnya performa sektor pertambangan akibat lifting migas yang belum optimal, sejumlah sektor nonmigas justru tumbuh signifikan dan menjadi penopang utama perekonomian daerah.
Seleksi terbukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemkab Bojonegoro memasuki tahap penentu. Para kandidat pengisian lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adu gagasan dan kompetensi dihadapan panitia seleksi (Pansel), Senin-Selasa (8-9/6/2026).
Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro terus berupaya menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui langkah pendataan, verifikasi lapangan, hingga penyusunan strategi penanganan yang melibatkan berbagai pihak. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan setiap anak usia sekolah memperoleh hak pendidikan yang layak.
Ruang kerja Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Senin (8/6/2026), tak seperti hari biasanya. Di ruangan tersebut digelar diskusi Membaca Bojonegoro dalam Angka yang dihadiri Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa kepala OPD, dan jurnalis.
Kabar mengejutkan datang dari klub kebanggaan warga Kabupaten Bojonegoro. Presiden Klub Persibo Bojonegoro, Deddy Adrianto mengundurkan diri, usai Persibo Bojonegoro tinggal di Liga 3 Nusantara.
Proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bojonegoro menemukan berbagai anomali data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Salah satu temuan paling mencolok, yakni adanya warga beragama Islam yang tercatat memiliki ternak babi.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bojonegoro terus mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal. Salah satu inovasi yang kini diperkenalkan adalah KaGeT (Kedewan Geopark Trip), sebuah paket wisata yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman wisata terpadu di Kecamatan Kedewan.
Dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan poros desa di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, mulai menjadi perhatian. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro kini mendalami dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) senilai Rp2,7 miliar tersebut.
Di sebuah balai desa di pelosok Bojonegoro, seorang petugas pendataan tampak kebingungan. Di hadapannya ada rumah sederhana berdinding anyaman bambu, berlantai tanah, dan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Namun ketika data di layar aplikasi muncul, keluarga itu justru tercatat memiliki kondisi yang “tidak wajar” atau masuk kategori anomali.
Sebanyak 12 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bojonegoro dihentikan operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penghentian ini, dilakukan karena ditemukan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sejumlah SPPG belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, bahkan belum memiliki.