Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah selesai mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap pertama kepada 23.265 kepala keluarga di 419 desa dari 28 kecamatan di Bojonegoro. Dari total jumlah penerima BLT DD, Pemkab Bojonegoro telah menganggarkan Rp59,4 Miliar dengan masing-masing KK mendapat Rp600.000.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro menegaskan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) harus berupa uang tunai, bukan sembako.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dialokasikan untuk masyarakat desa yang terdampak Covid-19 (virus Corona) di Kabupaten Bojonegoro terus disalurkan. Hingga hari ini, Rabu (13/5/2020) ada 230 desa di Kabupaten Bojonegoro telah menyalurkan BLT DD.
Total 184 Desa Sudah Cairkan BLT Dana Desa
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah mengingatkan desa agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) untuk warga yang terdampak virus corona (Covid-19) tak boleh dibagikan merata kepada semua warga dengan alasan apapun.
Adanya beberapa kepala desa (Kades) yang ditahan Polres Bojonegoro, diduga menyalahgunakan Dana Desa (DD), membuat DD di desa tersebut terancam tak bisa dicairkan.
Sedikitnya ada 15 desa di Kabupaten Bojonegoro belum mengajukan pencairan alokasi dana desa (ADD). Lima belas desa itu tersebar di beberapa kecamatan di Kota Ledre.
Target pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) molor. Padahal Bupati Bojonegoro menargetkan pencairan ADD pada Februari lalu. Namun, hingga saat ini pencairan ADD belum tuntas.
Pencairan Dana Desa (DD) tahap I tahun ini dilakukan bulan Januari, paling lambat pekan ketiga bulan Juni. Januari zonk tidak ada pencairan DD sebesar 20 persen dari besaran DD masing-masing desa.
Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro melakukan penyelidikan dugaan kasus Kepala Desa (Kades) Glagahwangi berinisial HA, yang diduga menyalahgunakan anggaran desa.