Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) pada akhir 2017 lalu telah dicairkan Kemenag Bojonegoro. Dana tersebut merupakan dana hibah yang diberikan kepada guru Madrasah Diniyah (Madin) dan bagi para santri yang ada di Bojonegoro.
Puluhan kontraktor di Kabupaten Bojonegoro mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (6/12/2017). Aksi para kontraktor tersebut menuntut pembayaran kontrak pelaksanaan proyek yang sudah dikerjakan kontraktor. Mereka diterima langsung wakil ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto bersama sekretaris Dewan, Ali Mahmudi.
Tahun 2017, pihak Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) telah melakukan perbaikan ruang kelas di 52 Sekolah Dasar (SD). Dari jumlah tersebut, ruang kelas yang direhab tingkat kerusakannya sedang dan ringan.
Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pacitan beberapa waktu lalu seakan membuka mata bagi para komunitas dan Organisasi pemuda yang ada di Bojonegoro untuk membantu meringankan beban dari para korban.
Banyak pelanggan yang gagal saat melakukan pendaftaran atau registrasi sim card menggunakan nomor kartu identitas (NIK) KTP dan nomor kartu keluarga (KK) kartu lama maupun baru. Jadi banyak juga mereka yang kembali ke konter dan menanyakan kegagalan pendaftaran.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementrian Kominfo) sedang gencar berkampanye mengajak warga untuk melakukan registrasi kartu SIM seluler prabayar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di KTP serta nomor Kartu Keluarga (KK).
Dalam video conference (vicon) lingkup kepolisian, mendengarkan dan menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.
Rancanangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi yang dirancang sejak 2016, sampai pertengahan semester dua tahun 2017 belum ada pembahasan. Bahkan panitia khusus (Pansus) yang akan membahas peraturan tersebut baru ditetapkan kelengkapannya beberapa waktu kemarin.
Kementerian ESDM merevisi aturan skema bagi hasil migas gross split. Dalam beleid yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 atas perubahan Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, pemerintah memberikan tawaran insentif bagi para investor.
Pasca pembentukan tim panitia khusus (Pansus) dana abadi oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu, namun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi belum juga ada kejelasan pembahasan. Sehingga Bojonegoro Institute (BI) mendesak Bupati agar peraturan mengenai kenaikan tunjangan DPRD tidak ditandatangani.