Skip to main content

Category : Tag: Den


DPRD Jawa Timur

Insentif Dokter Spesialis Perlu Evaluasi Infrastruktur

Rencana pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang ditempatkan di daerah mendapat tanggapan dari DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur rumah sakit di daerah.

DPRD Jawa Timur

Pansus BUMD DPRD Jatim Soroti Kinerja Jamkrida

Pengajuan tambahan penyertaan modal untuk PT Jamkrida Jawa Timur menjadi sorotan dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur. Pansus menegaskan bahwa tambahan modal tidak boleh diberikan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan arah bisnis perusahaan tersebut.

DPRD Jawa Timur

Telur Kotor MBG Magetan Disorot DPRD Jatim

Anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mendesak evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul viralnya temuan telur rebus berlumur kotoran ayam di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Insiden tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu reaksi publik.

DPRD Jawa Timur

DPRD Jatim Soroti Impor Indukan Ayam asal AS

Rencana pemerintah mengimpor 580 ribu indukan ayam (parent stock) dari Amerika Serikat menuai perhatian dari DPRD Jawa Timur. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikawal ketat agar benar-benar bertujuan memperkuat sektor pembibitan, bukan justru membebani peternak lokal.

UNUGIRI–UMPSA Perkuat Kolaborasi AI dan Inovasi Berbasis SDGs 9

Pertemuan lintas negara itu berlangsung hangat di Gedung Santoso Hardjosoewito. Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) menerima kunjungan mahasiswa dari Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) dalam rangka International Student Mobility Program, pada Senin (23/2/2026).

Asosiasi Media Siber Indonesia

AMSI Doring Kesimbangan Perlindungan Industri Media Nasional dan Kepentian Perdagangan Internasional

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyatakan keprihatinan atas klausul dalam perjanjian perdagangan terbaru antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Amerika Serikat (AS). Ketentuan tersebut dinilai membatasi wewenang pemerintah Indonesia dalam mewajibkan platform digital asal AS untuk memberikan kompensasi atau lisensi kepada perusahaan pers Indonesia.