Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus meningkatkan taraf hidup masyarakat Bojonegoro melalui program-program yang dicanangkan. Diharapkan program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu Januari-Oktober 2018 ini tercatat ada 51.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro mencatat setidaknya ada sekitar 3 kasus pembuangan anak di bawah umur. Kasus tersebut selama kurun waktu Januari hingga Agustus 2018.
Tangis haru mewarnai serah terima bayi terlantar ke UPT PPSAB Dinsos Provinsi, Jumat (10/8/2018), terutama bagi keluarga yang selama ini telah mengasuhnya. Tampak beberapa kali tetes air mata keluar dari keluaga yang selama ini merawatnya. Hal itu lantaran bayi yang ditemukan di sebuah warung di Desa Banjarsari tersebut menjadi tanggung jawab negara.
Bayi malang yang diduga ditinggalkan orang tuanya beberapa waktu lalu di sebuah warung yang berada di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro sempat membuat geger warga.
Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung di Kabupaten Bojonegoro, pada 2018 ini diklaim dinas terkait menurun, meski saat ini masih masuk pertengahan tahun.
Tahun 2018 ini, Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro menganggarkan bantuan untuk membantu Panti asuhan untuk biaya makan dan minum serta kebutuhan lainya bekisar antara 217 juta rupiah. Total anggaran itu, nantinya dibagi kepada seluruh panti asuhan yang ada di Bojonegoro.
Dalam kurun waktu satu hari, tepatnya hari Sabtu (17/3/2018) ada 3 Lansia di Kabupaten Bojonegoro yang mengahiri hidupnya dengan cara gantung diri.
Sembari menunggu surat resmi Kementerian Sosial (Kemensos) RI terkait Perubahan Beras Sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro juga melakukan validasi penerima manfaat bantuan tersebut.
Perubahan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diprogramkan pemerintah belum bisa dipastikan realisasinya. Pasalnya Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro masih menunggu surat resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.