Dua korban insiden mobil avanza yang menabrak siswi MTsN 1 Bojonegoro memerlukan perawatan medis yang intensif. Kedua siswi tersebut, saat ini masuk ke ruang operasi. Sebab, mengalami luka yang cukup parah pada tangan dan pinggul.
Suasana latihan pramuka di MTsN 1 Bojonegoro tiba-tiba pecah usai sebuah mobil Avanza hitam dengan Nopol AA-1239-RN meluncur tak terkendali dari posisi parkir dan menabrak lima siswi yang tengah berlatih tali temali, Jumat (1/5/2026) siang.
Program Sepuluh Sarjana per Desa (SESAR) akhirnya kembali dibuka untuk mahasiswa Kabupaten Bojonegoro. Program yang dikelola Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro tersebut sempat tersendat hingga pertengahan semester, sehingga membuat sejumlah mahasiswa penerima beasiswa merasa resah.
Sebanyak 4.143 anak di Kabupaten Bojonegoro masuk dalam kategori Anak Tidak Sekolah (ATS). Alasan bekerja hingga menikah atau mengurus rumah tangga menjadi alasan ribuan anak tersebut, tak mengenyam di bangku pendidikan.
Bupati Bojonegoro memutuskan kedua pelaku praktik pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan (Disdik) dan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo melanggar disiplin berat. Hal ini, dilakukan setelah melakukan pemeriksaan dari beberapa pihak terkait hingga pelaku dan korban.
Sebanyak 20 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru mengaku jadi korban dugaan praktik pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro meminta agar para korban dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro untuk melaporkan oknum pelaku ke Polisi.
Korban dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro mengaku diintimidasi pelaku. Korban yang merupakan PPPK Guru ini, diancam pelaku jika hadir dalam klarifikasi yang akan dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro melarang sekolah mulai jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro agar tidak menggelar wisuda kelulusan. Lantaran dinilai membebani wali murid.
Ribuan bangunan sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bojonegoro kondisinya memprihatinkan, ribuan sekolah tersebut mengalami kerusakan ringan hingga berat.