Sebanyak 20 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru mengaku jadi korban dugaan praktik pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro meminta agar para korban dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro untuk melaporkan oknum pelaku ke Polisi.
Korban dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro mengaku diintimidasi pelaku. Korban yang merupakan PPPK Guru ini, diancam pelaku jika hadir dalam klarifikasi yang akan dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro melarang sekolah mulai jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro agar tidak menggelar wisuda kelulusan. Lantaran dinilai membebani wali murid.
Ribuan bangunan sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bojonegoro kondisinya memprihatinkan, ribuan sekolah tersebut mengalami kerusakan ringan hingga berat.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Aries Agung Paewai hari ini melakukan kunjungan di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Salah satunya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Dander Bojonegoro, Jumat (11/10/2024).
Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim) Aries Agung Paewai hari mengunjungi sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dalam kesempatan ini, Kadis Pendidikan Jatim memberikan pengarahan beserta motivasi kepada pihak sekolah dan juga siswa.
Menjaga kebugaran tubuh supaya tetap sehat yakni dengan berolahraga, sering dilakukan semua orang. Seperti halnya yang dilakukan oleh sejumlah guru yang ada di SMP Negeri 1 Kapas ini misalnya, yakni Tenis Exhibition.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro menyebut ada ratusan gedung sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang rusak. Namun, hingga saat ini masih belum diperbaiki alias terbengkalai, lantaran perbaikan harus dilakukan oleh Dinas pelaksana teknis sesuai dengan rekomendasi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan segera melakukan lelang jabatan untuk mengisi kekosongan di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembukaan lelang jabatan itu rencananya akan dilaksanakan bulan ini.