Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur melaporkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah melalui juru bicara Martin Hamonangan, S.H. Laporan ini memuat evaluasi atas sejumlah regulasi lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan daerah maupun perkembangan hukum terbaru.
Potensi besar budidaya ikan di Jawa Timur kembali mendapat sorotan usai Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Gubernur atas Raperda Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Emil menilai sektor ini menyimpan peluang besar yang perlu diperkuat lewat regulasi.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Hal ini dipaparkan oleh Juru Bicara Fraksi, Hj. Lilik Hendarwati.
Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyampaikan keprihatinan terhadap melemahnya postur pendapatan dalam Rancangan APBD Jatim 2026, yang menunjukkan penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Juru Bicara Fraksi PKB Ibnu Alfandy Yusuf mengungkapkan bahwa total pendapatan daerah turun Rp2,8 triliun.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Malang Raya Puguh Wiji Pamungkas, menggagas Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja: Pembuatan Roti dan Kue, di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Kamis (6/11/2025) kemarin.
Sembilan fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kehutanan dalam rapat paripurna, Kamis (6/11/2025) kemarin. Agenda ini menjadi kelanjutan dari Nota Penjelasan Raperda yang disampaikan Gubernur pada 20 Oktober 2025.
DPRD Provinsi Jawa Timur membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam Rapat Paripurna Kamis (6/11/2025) kemarin.
DPRD Provinsi Jawa Timur membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam Rapat Paripurna Kamis (6/11/2025) kemarin.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pencabutan beberapa Perda di Jawa Timur. Juru Bicara Fraksi Demokrat, M. Arbayanto, mengapresiasi urgensi pencabutan lima Perda yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kewenangan daerah.