Seleksi terbukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemkab Bojonegoro memasuki tahap penentu. Para kandidat pengisian lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adu gagasan dan kompetensi dihadapan panitia seleksi (Pansel), Senin-Selasa (8-9/6/2026).
Di sebuah balai desa di pelosok Bojonegoro, seorang petugas pendataan tampak kebingungan. Di hadapannya ada rumah sederhana berdinding anyaman bambu, berlantai tanah, dan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Namun ketika data di layar aplikasi muncul, keluarga itu justru tercatat memiliki kondisi yang “tidak wajar” atau masuk kategori anomali.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali melakukan ground checking atau verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah sebelumnya ditemukan sejumlah anomali data. Proses pendataan ulang itu telah berlangsung sejak 11 Mei 2026 dan kini hampir mencapai tahap akhir.
Tahapan pendaftaran Seleksi Terbuka lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi ditutup. Sebanyak 24 peserta tercatat mendaftar untuk memperebutkan lima jabatan strategis kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini mengalami kekosongan.
Sebanyak 85 titik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bojonegoro resmi beroperasi. Operasional puluhan koperasi itu, diresmikan secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026) di Kabupaten Tuban.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membuka seleksi terbuka untuk mengisi lima kursi pejabat teras. Kelima jabatan ini, yakni kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebanyak 93 Desa di Kabupaten Bojonegoro terancam mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun 2026. Kemarau tahun ini diprediksi bakal lebih kering, sehingga berdampak signifikan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air bersih di wilayah desa.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membangun Jalur Lingkar Selatan (JLS) mulai memicu kenaikan harga tanah di sejumlah wilayah yang diproyeksikan dilalui proyek tersebut.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menegaskan sektor pendidikan tidak menerapkan work from home (WFH), meski Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan kebijakan transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah dengan skema WFH satu hari setiap Jumat.
Suasana haru dan penuh penghormatan mewarnai acara pamit purna tugas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro-Tuban, Hidayat Rahman, sekaligus serah terima jabatan eselon III Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro. Acara yang dihadiri oleh segenap Kepala SMA, SMK baik Negeri maupun Swasta beserta PKLK se-Bojonegoro dan Tuban, dipusatkan di Gedung Aula SMKN 2 Bojonegoro, Selasa (31/3/2026).