Kedatangan tujuh orang yang terdiri dua anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dan tiga orang Asosiasi Kepala Desa (AKD), serta dua orang dari warga Semarang ke Universitas Negeri Semarang (Unnes) dibenarkan pihak ketiga. Selain menanyakan kesiapan UNNES, ada perwakilan meminta "bantuan".
Setelah ditunjuk sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan seleksi pengisian perangkat desa, Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengklaim akan berkomitmen menjaga kerahasiaan soal dan bahkan kunci jawaban.
Ditunjuknya Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai pihak ketiga pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro menimbulkan keraguan. Apalagi adanya pemberitaan yang ramai mengenai pihak-pihak yang datang dan diduga ada indikasi mau mempengaruhi pihak Unnes, yang ditunjuk membuat dan koreksi soal pengisian perangkat di Kabupaten Bojonegoro.
Menjelang proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, Tim Tingkat Kabupaten semakin riuh dengan adanya anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang menjadi Tim Evaluator menemui Universitas Negeri Semarang (Unnes). Dalam pertemuan di Semarang itu, pihak DPRD tidak bersama Tim Evaluator lainnya seperti IDFoS Indonesia maupun Bojonegoro Institute (BI), tapi bersama perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD) yang tidak mempunyai kewenangan dalam seleksi perangkat desa.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro hingga saat ini masih menunggu instruksi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terkait keputusan libur tidaknya siswa saat sekolah mereka digunakan untuk pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa secara serentak.
Ujian Perangkat Desa Serentak di Kabupaten Bojonegoro, besok Jumat (26/10/17) merupakan moment yang ditunggu-tunggu oleh para peserta ujian yang berharap dapat merubah nasib hidup dengan menjadi pejabat pemerintahan pada tingkatan desa.
Puluhan warga RT.31/RW.06 Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Bojonegoro, yang terkena gusur karena menempati lahan milik Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya akan direlokasi.
Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Budi Suprayitno menjelaskan, jika warga RT.31/RW.06, yang terkena penggusuran oleh Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur dipastikan tidak mendapat ganti rugi.
Sebanyak 168 rumah milik warga Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Bojonegoro, yang berada di atas tanah milik Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur terpaksa dirobahkan, Selasa (17/10/2017) siang.
Kasus Infeksi Menular Seks (IMS) tahun ini secara data yang didapatkan nihil di tingkat fasilitas kesehatan. Padahal, perkembangan kasus tersebut masih tinggi. Mungkin, hal itu lantaran masih banyak masyarakat yang malu untuk berobat ke Puskesmas atau rumah sakit ketika menderita IMS.