Ribuan guru Tempat Pendidikan Al-quran (TPA), modin perempuan, marbot, dan para pekerja sosial lain di Kabupaten Bojonegoro telah menerima insentif tahap 3. Pemberian bantuan ini merupakan langkah Pemkab Bojonegoro untuk memastikan kesejahteraan para pejuang pekerja sosial.
Pemkab Bojonegoro mengukuhkan Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) bersama Lembaga Keuangan Desa “Angling Dharma” Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2030. Pengukuhan tersebut dilaksanakan pada Senin (29/12/2025) di Gedung Angling Dharma, dan dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan perlunya percepatan implementasi dana abadi pesantren serta penataan ulang kebijakan beasiswa agar lebih berkeadilan, khususnya bagi bidang non-STEM (Science Technology, Engineering, dan Mathematics. Termasuk dalam bidang non-STEM adalah keagamaan, humaniora, dan ekonomi syariah.
Haul ke 16 Almaghfurlah KH. Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur, diperingati puncaknya pada Rabu (17/12/2025) malam. Rencananya banyak tokoh akan hadir di Kompleks Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma), Sekretariat Jenderal Kementerian Agama bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan sepakat untuk melakukan akselerasi penyaluran program beasiswa, baik program gelar maupun non gelar.
ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bekerja sama dengan Ademos menggelar Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari Program Pengembangan Sarana dan Pemasaran UMKM Kabupaten Blora tahun 2025. Kegiatan berlangsung pada Rabu (03/12/2025) di Cepu Creative Community.
Penetapan Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Bojonegoro pada 26 November 2025 menjadi penanda penting dalam sejarah tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Untuk pertama kalinya, sebuah kabupaten memiliki kebijakan dana abadi yang secara khusus ditujukan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan lintas generasi. Ini bukan sekadar keputusan fiskal, tetapi sebuah langkah strategis yang menunjukkan keberanian Bojonegoro dalam memastikan kekayaan migas tidak habis bersama waktu, melainkan diwariskan sebagai modal pengetahuan bagi generasi mendatang.
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro pada akhir tahun 2025 dikebut. Selain dari masing-masing dinas terkait, juga bersamaan skema BKK Desa (BKKD). Tampak di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Kapas. Seperti di Desa Bogo, jalan akses warga akan dibangun dengan cor rigid. Total volume pembangunan jalan cor di desa tersebut mencapai 1.150 meter, dengan lebar 4 meter.
Infrastruktur desa di Kabupaten Bojonegoro terus digenjot pembangunan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di 2025. Di akhir tahun ini mulai berjalan dan Pemkab fokus pada pemerataan insfrastruktur khususnya jalan dan jembatan.
Salah satu Praktisi Hukum di Kabupaten Bojonegoro mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan pemerintah desa penerima program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 tetap menjaga profesionalitas, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.