Demo PMII Bojonegoro
BPKAD: Pemkab Transparan Kelola Keuangan
Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bojonegoro, kemarin ditanggapi langsung Pemkab Bojonegoro.
Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bojonegoro, kemarin ditanggapi langsung Pemkab Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Dan Penertiban Barang Milik Negara. Acara yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi (23/4/2019) ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Perwakilan KPK, Bank Jatim, BPN Jawa Timur, kepala daerah di provinsi Jawa Timur, BPD Jawa Timur.
Selain berupaya untuk bisa tutup buku di tahun 2017 ini, sejumlah perusahaan jasa keuangan (finance) di Kabupaten Bojonegoro, juga mengamankan agar bisa meminimalisir kredit macet atau NPL. Pasalnya kredit macet finance terbilang cukup tinggi yaitu berkisar 10 persen.
Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bojonegoro mengikuti kegiatan Percepatan Implementasi SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (29/11/2017).
Saaat berkunjung ke Bojonegoro, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, Ir Anggraito mengaku terkesan dengan Pemkab Kota Ledre yang dinilai sukses mengentaskan kemiskinan di wilayahnya, Rabu (13/9/2017). Karena kesuksesan itu pula, pihaknya melakukan kunjungan kerja (Kunker) kali ini.
Sebanyak 60 peserta berasal dari perwakilan 12 desa di Kecamatan Gayam mengikuti kegiatan Diskusi Hasil Riset Open Goverment Partnership (OGP), Jumat (26/05/2017) di Aula Kecamatan Gayam.
Bupati Bojonegoro Suyoto menandatangani kerja sama pembangunan Kantor Imigrasi yang akan menginduk Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Surabaya. Penandatanganan ini dilakukan pada Rabu (17/5/2017) di Ruangan Creative Room lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro.
Agar para pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) atau yang akrab disebut Pendamping Desa Kabupaten Bojonegoro mengadakan rapat koordinasi (Rakor), Selasa (18/4/2019) di pendopo Malowopati Pemkab. Bupati Bojonegoro, Suyoto meminta para pendamping menerapkan prinsip OGP (Open Goverment Patnership).
Pemerintah Kecamatan Ngasem, bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (PMD), dan Kominfo (1/4/2017) menggelar Pelatihan Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Kegiatan dilaksanakan di kantor kecamatan setempat, Sabtu (1/4/2017).