Peringatan Hari Kartini di Yayasan Al Abror berlangsung semarak dan penuh makna. Lembaga pendidikan yang menaungi PAUD, Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), hingga Madrasah Tsanawiyah (MTs) ini menggelar fashion show bertema “Semangat Kartini Motivasi Diri untuk Meraih Prestasi”, Selasa (21/4/2026).
Persiapan keberangkatan jemaah haji di Kabupaten Bojonegoro terus dimatangkan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) setempat memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, termasuk agenda rapat final bersama pemerintah daerah.
Grand Final Proliga 2026 akan digelar di Yogyakarta, tepatnya di GOR Amongrogo, pada 21–26 April 2026. Diawali dengan pertandingan Bronze Final sejak hari ini, 21 April hingga 23 April 2026.
Ada perubahan paling mencolok di Proliga 2026 tahun ini, yakni penggunaan format "Best of Three di Grand Final Proliga 2026".
Grand Final Proliga 2026 akan digelar di Yogyakarta, tepatnya di GOR Amongrogo, pada 21–26 April 2026. Grand Final Proliga tahun ini menjadi panggung pembuktian terakhir setelah perjalanan panjang sejak Babak Reguler hingga Final Four.
Final Four Proliga 2026 telah usai di Seri Semarang. Sejak Seri Surabaya, para pemain benar-benar menunjukkan performa terbaiknya, termasuk mereka yang baru bergabung ketika Final Four.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro menerima pembayaran uang denda sebesar Rp200 juta dari salah satu terpidana kasus korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2023 di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Senin (20/4/2026).
Sejumlah perwakilan warga Desa Drokilo, Kabupaten Bojonegoro, kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyeret pemerintahan desa mereka, Senin (20/4/2026).
Dinsos Kabupaten Bojonegoro terus berupaya memberikan perlindungan terhadap warga lanjut usia. Melalui program pendampingan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinsos Bojonegoro secara resmi memfasilitasi pemindahan lansia dengan kebutuhan khusus menuju Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Pasuruan, Jawa Timur, Senin, (20/04/2026).
Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dituntut untuk mampu mengklasifikasi kategori informasi sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yakni meliputi informasi berkala (rutin), serta merta (segera), dan dikecualikan (tertutup) sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).