Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) hari ini sudah bisa dicairkan secara bertahap. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membayar gaji guru non-ASN atau guru honorer yang belum memiliki sertifikasi.
Kementerian Agama (Kemenag) RI mulai mencairkan secara bertahap Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi Guru Pendidikan Agama pada Sekolah, termasuk lulusan PPG 2025. Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno mengatakan percepatan pencairan TPG ini menjadi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia agar segera membayarkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah sebelum Idul Fitri 1447 Hijriah. Menurutnya, kesejahteraan guru madrasah merupakan tanggung jawab penuh pemerintah pusat melalui anggaran negara. Karena itu, hak guru untuk menerima TPG harus dipenuhi tepat waktu.
Yang ditunggu-guru guru di lingkungan madrasah di bawah nanungan Kementerian Agama akhirnya datang juga. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah akan dicairkan secara bertahap mulai pekan ini.
Kementerian Agama bersama British Council menutup program Continuing Professional Development (CPD) di Auditorium H.M. Rasjidi Kementerian Agama. Program ini menjadi bagian dari kerja sama strategis Indonesia dan Inggris dalam pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru bahasa Inggris madrasah.
Perwakilan Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) Kabupaten Bojonegoro, menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro guna menuntut kesetaraan kesejahteraan, Rabu (18/02/2026).
Kemenag RI menindaklanjuti aspirasi guru madrasah swasta dengan mengusulkan 630 ribu formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemenag juga memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sempat terlambat pencairannya, akan dibayarkan.
Kemenag RI menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025. Penegasan ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Republik Indonesia, Thobib Al Asyhar, dalam kanal YouTube Kemenag RI.
Hari-hari ini sedang viral pernyataan Prof. Dr. Kamaruddin Amin, MA, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama mendapatkan beban dalam menganggarkan kesejahteraan guru dalam pengangkatan guru yang dilakukan oleh Yayasan dan tidak melakukan koordinasi dengan Kemenag pada levelnya masing-masing. Prof. Kamaruddin menyatakan: “banyak guru yang diangkat oleh Yayasan tanpa sepengetahuan Kemenag, kemudian minta dibayar dan jumlahnya terus bertambah, tanpa ada koordinasi dengan Kemenag.”
Komitmen Kementerian Agama dalam memprioritaskan penyelesaian persoalan gaji dan jenjang karier guru madrasah, khususnya di sektor swasta, ditegaskan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i. Hal ini menjadi bahasan krusial dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI mengenai pembahasan anggaran dan program kerja tahun 2026 di Senayan, kemarin.