Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, menegaskan hingga saat ini Kerajaan Arab Saudi belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rilis media, menyusul polemik yang berkembang di masyarakat akibat situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Para calon jamaah haji (CJH) tahun 2026 di Kabupaten Bojonegoro diingatkan untuk tidak lengah menjaga kesehatan selama masa tunggu keberangkatan menuju Tanah Suci. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, menegaskan bahwa kepatuhan menjalani pemeriksaan kesehatan dan pola hidup sehat menjadi kunci agar jamaah tetap dalam kondisi prima hingga hari keberangkatan.
Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Bojonegoro hari ini menggelar Manasik Haji Terintegrasi tingkat kabupaten. Acara yang digelar bersama Pemkab Bojonegoro itu dipusatkan di kawasan Gofun Entertainment Complex Bojonegoro, Rabu (11/2/2026).
Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Bojonegoro resmi dioperasikan setelah diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jawa Timur. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan pelayanan keagamaan, khususnya bagi jemaah haji dan umrah di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (10/2/2026).
Di saat sebagian besar layanan publik libur akhir pekan, Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro hari ini tetap membuka pelayanan untuk melayani jamaah yang mengikuti proses bio-visa sebagai bagian dari tahapan persiapan haji tahun 2026.
Kini masyarakat Kabupaten Bojonegoro telah memiliki Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) sebagai pusat pelayanan haji dan umrah yang lebih mudah, cepat, dan nyaman. Kehadiran PLHUT ini ditandai dengan dimulainya pelayanan kepada masyarakat pada hari pertama setelah pindahan kantor, yang berlokasi di sebelah barat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Jl. Pattimura no. 7, Senin (5/1/2026).
Kementerian Agama terus berikhtiar menemukan jemaah haji Indonesia yang dinyatakan hilang (ghaib) pada operasional haji 2025. Sebagai langkah terbaru, Kemenag menggelar tes DNA bagi keluarga jemaah ghaib guna mencocokkan spesimen keluarga dengan sejumlah jenazah yang belum teridentifikasi.
Perlunya ada regulasi baru dalam pengelolaan Dam untuk mencegah praktik manipulasi di lapangan, disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada 9th ICONZ International Conference of Zakat di UIN Jakarta.