Setelah sebelumnya memberlakukan pembatasan aktivitas di Pasar tradisional Bojonegoro Kota dan Pasar Banjarejo sesuai protokol Covid-19, Pemkab Bojonegoro mulai Senin (27/4/2020) malam juga telah memberlakukan jam malam di seluruh kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Bojonegoro Kota.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, menjadikan ratusan Sekolah Dasar (SD) untuk menjadi pelopor program SD mengaji. Hal itu bertujuan untuk membentuk siswa yang berkarakter islami sekaligus menjadikan SD sebagai pendidikan yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan juga akhlaq.
PT Pertamina (Persero) ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-21 Kementerian BUMN, dengan menggelar acara pasar murah BUMN yang diadakan di 3 lokasi di Jawa Timur dan 1 lokasi di Nusa Tenggara Barat yang diadakan mulai dari tanggal 23 – 27 April 2019. Rincian lokasi tersebut berada di Surabaya, Tuban, Madura, dan Lombok.
Dinas PU SDA (Sumber Daya Air) Bojonegoro mengklaim sudah pro aktif untuk mengurus administrasi mengenai perizinan sudetan sungai di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro.
Kecamatan Kota Bojonegoro menempati peringkat tertinggi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tahun 2018. Disinyalir hal ini terjadi lantaran ada beberapa objek pajak tanpa subjek.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan memfokuskan pembangunan di Zona III atau daerah terluar kabupaten setempat pada 2019. Hal itu sebagai upaya percepatan pembangunan. Sebab, zona tersebut penyumbang angka kemiskinan cukup tinggi.
Penyusunan dokumen RPJMD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta diamanatkan pula dalam pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dan dalam pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.
Suasana sekitar rumah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdulloh Umar, Rabu (10/10/2018) mendadak ramai. Sebab, seribuan tokoh hadir untuk mengikuti Reses masa sidang III tahun 2018.
Dewan segera mengambil langkah tegas dengan meminta Pemkab mengirim surat ke Kemenpan RB Pasca Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD Kabupaten Bojonegoro. Mereka mengeluhkan terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan kebijakan yang dirasa tidak memihak pada K2.
Dalam rangka pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten ke provinsi, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) akan menggelar kunjungan kerja (kunker) spesifik di Kabupaten Bojonegoro.