Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memperkuat kebijakan dan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang ramah bagi jemaah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya pada musim haji 1447 H/2026 M.
Arab Saudi melalui Kementerian Dalam Negeri menetapkan kebijakan pembatasan akses masuk ke Kota Suci Makkah bagi siapapun yang tidak memiliki izin resmi, yang mulai berlaku pada Senin, 13 April 2026 kemarin. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pengaturan menjelang penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M.
Sebanyak 1.746 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Bojonegoro dipastikan tetap berangkat ke Tanah Suci pada awal Mei 2026. Keberangkatan ribuan jamaah tersebut disebut tidak terdampak oleh situasi geopolitik yang tengah berkembang dan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, menegaskan hingga saat ini Kerajaan Arab Saudi belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rilis media, menyusul polemik yang berkembang di masyarakat akibat situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Di tengah dinamika penerbangan internasional akibat konflik di kawasan Timur Tengah, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bojonegoro memastikan hingga saat ini belum menerima laporan kendala terkait pemberangkatan maupun kepulangan jamaah umrah.
Kementerian Haji dan Umrah RI sudah membuka pelunasan biaya haji 2026 sejak Senin (24/11/2025) bulan kemarin. Pelunasan akan ditutup pada 23 Desember 2025 mendatang. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan, pelunasan bisa dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) tempat jemaah sebelumnya melakukan setoran awal.