Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro mendapat dukungan langsung dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Budiono, saat berkunjung ke Kantor PWI Bojonegoro, Senin (15/12/2025).
Kabupaten Bojonegoro mencatat sejarah sebagai daerah pertama di Jawa Timur yang dipercaya menjadi tuan rumah Gala Dinner dan Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik “KI Award” Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur.
Komitmen terhadap transparansi terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur melalui sarasehan bertajuk Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik 2025.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.
Komisi C DPRD Bojonegoro mendesak RSUD Temayang segera beroperasi. Sebab, bangunan yang menelan anggaran sekitar Rp74,3 Miliar ini telah rampung dibangun. Namun, tak segera beroperasional.
Komisi Informasi (KI) Jatim, kemarin menggelar monitoring dan evaluasi di Kabupaten Bojonegoro. Sebelum ke lapangan, mereka diterima Bupati Bojonegoro Setyo Wahono beserta jajaran di ruang Bupati Lt II Gedung Pemkab Bojonegoro.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Survei Penilaian Integritas (SPI) mulai Agustus hingga Oktober 2025. Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengimbau pada pihak yang mendapat WA Blast dari KPK untuk segera mengisi.
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro yang masih rendah atau 28,56%, membuat kalangan dewan bersuara. Mereka meminta untuk Pemkab Bojonegoro mempercepat penyerapan anggaran agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak besar.
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro segera melakukan pemanggilan terhadap Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo. Pemanggilan ini, untuk mengklarifikasi dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap sejumlah tenaga medis magang yang dijanjikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).