Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di RW 7 Kelurahan Pacar Keling, Surabaya, mendapat perhatian dari Komisi E DPRD Jawa Timur. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga dari berbagai kelompok usia, mulai dari balita hingga lansia.
Komisi A DPRD Bojonegoro menggelar rapat dengar pendapat (hearing) untuk memfasilitasi sengketa lahan yang terjadi di Desa Belun, Kecamatan Temayang. Polemik tersebut melibatkan keluarga ahli waris dengan pemerintah desa setempat terkait klaim kepemilikan tanah, Rabu (22/4/2026).
Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dituntut untuk mampu mengklasifikasi kategori informasi sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yakni meliputi informasi berkala (rutin), serta merta (segera), dan dikecualikan (tertutup) sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Pemkab Bojonegoro terus mengupayakan pelayanan cepat, tepat, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Sesi I Tahun 2026, Senin (20/4/2026). Kegiatan digelar di Partnership Room Lt 4, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Live Talkshow Pencegahan Korupsi, Kamis (16/4/2026) diikuti Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah beserta jajaran di ruang Angling Dharma. Acara diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri ini bertema 'Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Publik'.
Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro bersama RS Muhammadiyah Kalitidu membantu puluhan warga melunasi tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana AV Sasa, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diana menyatakan mendukung semangat efisiensi energi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mengingatkan seluruh personel lapangan agar tetap waspada saat puncak arus balik Lebaran 2026 yang kini memasuki fase krusial. Ia mengapresiasi kelancaran arus mudik secara umum. Namun, menurutnya, kewaspadaan petugas tidak boleh menurun, terutama ketika kelelahan mulai dirasakan setelah menjalankan tugas dalam waktu yang panjang.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengecualikan sektor pelayanan dasar dari kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai upaya efisiensi energi di tengah fluktuasi harga global serta tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat.
PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran. Komitmen itu diwujudkan melalui langkah penertiban terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dinilai tidak menjalankan ketentuan dengan baik, termasuk salah satu SPBU di Kabupaten Jember yang kini tengah dalam proses penanganan terkait dugaan penyimpangan penyaluran Biosolar.