Beredarnya undangan resmi yang dilakukan pemerintah Desa Woro, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, tidak sepatutnya ditiru kepala desa yang lainnya maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya. Meskipun demikian Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kepohbaru sudah menegur Kades Woro, supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi dan tidak dilakukan yang lain.
Tidak lama lagi, tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Bojonegoro memasuki penetapan pasangan calon (Paslon) dan tahapan kampanye. Agenda kampanye berlangsung mulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Sebelumnya pada 12 Februari besok akan dilaksanakan penetapan paslon dilanjutkan pencabutan nomor urut.
Mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro mengadakan pendidikan politik bagi masyarakat dan generasi muda.
Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Bojonegoro yang sudah lolos maupun belum lolos, masih harap-harap cemas. Pasalnya Parpol yang tidak lolos verifikasi secara nasional, dimungkinkan terancam tak mengikuti pemilu.
Kepala Desa (Kades) Woro, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro secara terang-terangan mengundang warganya, yang dihadiri Bakal Calon Bupati (Bacabup) Bojonegoro. Padahal Aparatur Sipil Negera (ASN) maupun Kepala Desa tidak diperbolehkan terlibat politik.
Setelah tiga hari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melakukan verifikasi partai politik (Parpol). Namun parpol yang diverifikasi itu jika masih ada kekurangan, akan diberikan kesempatan untuk perbaikan.
Tahapan Pilkada Bojonegoro 2018 sudah bergulir. Berbagai kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh KPUD Bojonegoro juga sedang berlangsung. Polres Bojonegoro selaku penanggung jawab keamanan wilayah terus mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama Pilkada Bojonegoro Berlangsung.
Setelah proses penyerahan data keanggotaan partai politik (Parpol) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, untuk diverifikasi. Rencananya KPU akan melakukan pengecekan keanggotaan parpol secara sempling seluruh parpol selama tiga hari, mulai Selasa (30/1/2018).
Menjelang pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro, dimungkinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut terlibat mendukung salah satu calon. Namun pejabat pemerintah tersebut dipastikan dilarang terlibat maupun mengeluarkan kebijakan untuk memihak salah satu calon.
Semakin dekatnya masa Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro kembali mencermati usulan-usulan publik mengenai Penataan Daerah Pemilihan (Dapil). KPU Kabupaten Bojonegoro mulai menyiapkan bahan untuk diusulkan ke KPU RI.