Kementerian Agama terus berikhtiar menemukan jemaah haji Indonesia yang dinyatakan hilang (ghaib) pada operasional haji 2025. Sebagai langkah terbaru, Kemenag menggelar tes DNA bagi keluarga jemaah ghaib guna mencocokkan spesimen keluarga dengan sejumlah jenazah yang belum teridentifikasi.
Kementerian Haji dan Umrah RI sudah membuka pelunasan biaya haji 2026 sejak Senin (24/11/2025) bulan kemarin. Pelunasan akan ditutup pada 23 Desember 2025 mendatang. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan, pelunasan bisa dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) tempat jemaah sebelumnya melakukan setoran awal.
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat telah diteken. Biaya haji 2026 menjadi perhatian banyak calon jemaah yang mulai mempersiapkan keberangkatan.
Perjuangan Nabi Muhammad SAW yang agung, ada sosok istri yang mulia, istilah ini tepat ditujukan untuk Sayyidah Khadijah. Ia adalah wanita istimewa yang tak dapat dipisahkan dari perjalanan hidup Nabi Muhammad. Sebagai istri Rasulullah, Khadijah senantiasa mendukung dakwah Islam secara lahir dan batin.
Sejarah baru tercipta dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Untuk kali pertama, Indonesia secara resmi menyalurkan daging Dam dan Hadyu dalam bentuk olahan daging siap saji kepada masyarakat.
Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan penggunaan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 H/2026 M untuk membayar pemesanan tenda di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) serta layanan Masyair. Kebijakan ini diambil guna menjamin jemaah haji Indonesia mendapat lokasi strategis serta pelayanan optimal.
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa kepastian transisi penuh penyelenggaraan haji tahun 2026 dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) masih menunggu payung hukum yang jelas.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menyatakan bahwa Kementerian Agama sudah tidak lagi mengurus haji. Untuk itu, Kementerian Agama kini fokus pada layanan keagamaan serta pendidikan agama dan keagamaan.
Wakil Menteri Agama RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, menyatakan bahwa sistem multi syarikah dalam penyelenggaraan layanan jemaah haji layak dipertahankan. Namun, sistem ini perlu ditata ulang agar lebih efektif dalam mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia.
Dirangkai dengan syukuran Jemaah Haji tahun 2025, Pengurus Cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan MTP IPHI Kecamatan Kanor, resmi dikukuhkan.