Sepekan sudah puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumberrejo 3 Bojonegoro belajar di lorong sekolah tanpa seorang guru. Hal tersebut, lantaran proses merger antara SDN Sumberrejo 3 dengan SDN Sumberrejo 2 yang hingga kini belum menemukan solusi atas penolakan merger dari wali murid beserta buah hatinya.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah angkat bicara soal polemik merger sekolah yang terjadi di SDN 3 Sumberrejo dan SDN 1 Megale Kecamatan Kedungadem.
Puluhan siswa beserta wali murid dari SDN Sumberrejo 3 dan SDN Megale 1 melakukan aksi penolakan Merger. Aksi tersebut dilakukan di depan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jumat (21/7/2023).
Rencana merger (pengabungan/pengambilan alih) 13 sekolah dasar negeri (SDN) di Bojonegoro tahun ini terus berlanjut. Saat ini, mulai dijadwalkan untuk pemindahan aset.Â
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan terus melakukan sosialisasi kepada siswa dan wali murid Sekolah Dasar (SD) Negeri Sumberrejo III di Kecamatan Sumberrejo.
Selama dua hari berturut-turut puluhan siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumberrejo III terlantar. Terlantarnya puluhan siswa tersebut lantaran sekolah tersebut dimerger dengan SDN Sumberrejo II, sehingga para guru pun sudah pindah ke SDN Sumberrejo II.
Sejumlah wali murid SDN II dan SDN III Sumberrejo, memenuhi undangan dari Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Untuk mendengar dan mengklarifikasi terkait beberapa wali murid yang keberatan jika merger tetap dilaksanakan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro melalui Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Fathur Rohim mengungkapkan bahwa hingga kini terdapat 13 sekolah yang nantinya akan dimerger, digabung atau dilakukan penggantian nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bojonegoro.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro saat ini sedang melakukan pendataan Sekolah Dasar (SD) yang kekurangan peserta didik. Langkah tersebut kemungkinan besar, bisa berujung pada penggabungan (Marger) SD di Kabupaten Bojonegoro.
Penggabungan dua sekolah menjadi satu (merger) biasanya dilakukan pihak Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda). Dampaknya, bangunan gedung sekolah yang dimerger tak jarang terbengkalai tanpa dimanfaatkan.