Partai Amanat Nasional (PAN) sudah memulai memanasi mesin partai dengan mendeklarasikan tim pemenangan di daerah-daerah termasuk di Kabupaten Bojonegoro, Rabu (7/2/2018). Bahkan kegiatan yang diadakan di GOR Dabonsia Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro itu akan dihadiri langsung ketua DPP PAN yang juga menjabat ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.
Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Bojonegoro yang sudah lolos maupun belum lolos, masih harap-harap cemas. Pasalnya Parpol yang tidak lolos verifikasi secara nasional, dimungkinkan terancam tak mengikuti pemilu.
Setelah tiga hari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melakukan verifikasi partai politik (Parpol). Namun parpol yang diverifikasi itu jika masih ada kekurangan, akan diberikan kesempatan untuk perbaikan.
Setelah proses penyerahan data keanggotaan partai politik (Parpol) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, untuk diverifikasi. Rencananya KPU akan melakukan pengecekan keanggotaan parpol secara sempling seluruh parpol selama tiga hari, mulai Selasa (30/1/2018).
Menjelang pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro, dimungkinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut terlibat mendukung salah satu calon. Namun pejabat pemerintah tersebut dipastikan dilarang terlibat maupun mengeluarkan kebijakan untuk memihak salah satu calon.
Semakin dekatnya masa Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro kembali mencermati usulan-usulan publik mengenai Penataan Daerah Pemilihan (Dapil). KPU Kabupaten Bojonegoro mulai menyiapkan bahan untuk diusulkan ke KPU RI.
Dari empat bakal pasangan calon (bapaslon) yang akan bertarung di Pilkada Bojonegoro 2018, pasangan Anna Muawanah dan Budi Irawanto tercatat paling tajir atau memiliki harta melimpah dibanding pasangan lain. Itu terlihat dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) diimbau untuk melaksanakan tugasnya melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara benar dan sungguh-sungguh. Sehingga diperoleh data pemilih secara utuh.
Sesuai Perbup Nomor 31 Tahun 2017 tentang lokasi yang dilarang untuk atribut. Banner sosialisasi minimal harus berjarak lebih dari 10 meter dari sekolah.
Setelah pendaftaran Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), suara nyaring terkait dengan latar belakang pasangan terdengar di masyarakat. Bahkan, tidak sedikit yang menyoroti lahir Bojonegoro atau tidak.