Hari Minggu pagi suasana Gedung Olahraga (GOR) Ngumpakdalem banyak dimanfaatkan keluarga bersama buah hati untuk menikmati udara pagi sambil berolahraga. Tak hanya itu, tampak pula sejumlah anak-anak bermain sepatu roda.
Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) banyak desa yang masih cacat hukum. Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro diminta membuat petunjuk teknis (Juknis) terkait musyawarah tersebut.
Tim Sat Reskrim Polres Bojonegoro berhasil menggerebek para penjudi di sebuah warung turut Desa Pucangarum, Kecamatan Baureno. Dua orang penjudi dan pemilik warung diamankan petugas berikut sejumlah barang bukti.
Penjualan mobil masih memiliki prospek yang cukup baik. Meski harga naik di awal tahun 2017, hal itu tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan penjualan.
Tahun 2017, harga mobil mengalami kenaikan signifikan. Bahkan kenaikan itu mencapai Rp8 juta untuk per item.
Pada acara Deklarasi Anniversary Kopdargab yang diselenggarakan oleh SLEBOR atau atau komunitas pecinta mobil Lancer SL di Kota Ledre, ratusan mobil memadati halaman depan GOR SMT.
Bisnis waralaba semakin diminati banyak pelaku usaha. Karena bisnis ini sangat mudah dan memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Pasalnya tanpa pengalaman bisnis seseorang bisa menjalankan sebuah usaha waralaba dengan sukses.
Panjangnya jalan dan luasnya daerah Kabupaten Bojonegoro, memerlukan pembangunan jalan memerlukan kombinasi. Pasalnya jalan-jalan di Kota Ledre terbagi beberapa lokasi, seperti jalan lingkungan, jalan kecamatan dan yang lainnya.
Pasca keluarnya surat persetujuan hasil pelaksanaan tender pengadaan Engineering Procurement and Construction (EPC) Gas Processing Facility (GPF) Lapangan Jambaran-Tiung Biru (J-TB) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak lama lagi secara formal operator Unitisasi Lapangan Gas JTB, PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC) akan mengumumkan ke publik. Oleh karena itu, berbagai pihak berkomitmen untuk terus melakukan pengawalan.
Tidak adanya aturan terkait Sekretaris Desa (Sekdes) di Kabupaten Bojonegoro yang dijabat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mendesak Pemkab untuk menariknya.