Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dituntut untuk mampu mengklasifikasi kategori informasi sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yakni meliputi informasi berkala (rutin), serta merta (segera), dan dikecualikan (tertutup) sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Pemkab Bojonegoro terus mengupayakan pelayanan cepat, tepat, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Sesi I Tahun 2026, Senin (20/4/2026). Kegiatan digelar di Partnership Room Lt 4, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 050/481/412.022/2026 tentang pelaksanaan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tahun 2026.
Melaksanakan kebijakan Bike to Work yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai Senin (30/03/2026) disambut dengan antusiasme unik oleh para aparatur sipil negara (ASN).
Sebuah truk berwarna putih bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mengalami kecelakaan tunggal di jalur nasional Bojonegoro–Babat, turut Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jumat (03/04/2026) pagi sekitar pukul 06.00 WIB.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi menerapkan kebijakan baru yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk lebih hemat sekaligus menjalani gaya hidup sehat, yakni bersepeda untuk berangkat ke kantor.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana AV Sasa, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diana menyatakan mendukung semangat efisiensi energi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengecualikan sektor pelayanan dasar dari kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai upaya efisiensi energi di tengah fluktuasi harga global serta tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan mutasi dan rotasi lima pejabat teras di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, dibalik mutasi tersebut, menyisakan empat kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kosong.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyalurkan bantuan 200 unit becak listrik kepada penarik becak lanjut usia (Lansia) di Kabupaten Bojonegoro. Penyerahan bantuan tersebut difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Selasa (10/3/2026).