Di era keterbukaan informasi, menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dimana teknologi informasi dan teknologi informatika sangat dibutuhkan untuk percepatan penyebaran informasi.
Sebagai bentuk partisipasi Pertamina EP, Sukowati Field melakukan serah terima sejumlah paket sembako yang kegiatannya diinisiasi oleh Pemkab Tuban dalam bentuk Safari Ramadhan 1440 H. Kegiatan tahunan tersebut diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, pimpinan OPD, Alim Ulama dan masyarakat Kabupaten Tuban.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berupaya secara berkala meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembinaan dan monitoring dalam meningkatkan kualitas pelayanan, serta peningkatan profesionalitas aparatur.
Hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk lima jabatan Kepala Dinas (Kadin) di Kabupaten Bojonegoro, hingga saat ini masih belum jelas. Padahal, hasil assesment sudah diserahkan bupati.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, M Ibnu Suyuti enggan membeberkan data serapan anggaran Operasi Perangkat Dinas (OPD) hingga November 2018. Alasannya, takut disemprit oleh OPD.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, menyanyangkan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Pembangunan (Silpa) pada tahun 2018 ini yang jumlah angkanya mencapai Rp1,3 Triliyun. Hal itu disebabkan dari pihak Operasi Perangkat Daerah (OPD) penyerapannya kurang maksimal, sehingga Silpa 2018 terbilang cukup besar dibandingkan Silpa pada tahun 2017 sebelumnya.
Pasca dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (24/9/2018), Bupati dan Wakil Bupati baru, Anna Mu'awanah dan Budi Irawanto mengumpulkan para Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di antaranya, Camat, Sekcam, Kepala Dinas, Kepala Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Selasa (25/9/2018) di Ruang Anglingdarma Pemkab Bojonegoro.
Program keterbukaan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemkab) Bojonegoro melalui OGP, diapresiasi banyak pihak baik nasional maupun internasional. Sehingga Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) meneliti dan mengkaji program tersebut dengan menggali masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun stakeholder yang lainnya.