Skip to main content

Category : Tag: Opini


Di Balik Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Menakar Hak dan Kewajiban Pelajar

Gelombang unjuk rasa menentang kebijakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) terus meluas di berbagai daerah di Indonesia. Aksi penolakan ini juga di Kabupaten Bojonegoro. Pada hari Kamis, 8 Oktober 2020. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat, kaum buruh, dan mahasiswa turun ke jalan dan berkumpul di depan kantor DPRD untuk bersama-sama menyuarakan penolakan terhadap penerapan Omnibus Law. Mereka menyampaikan beberapa poin tuntutan yang intinya para demonstran menyampaikan mosi tidak percaya mereka terhadap pemerintah dan DPR, mengecam pengesahan UU Cipta Kerja, serta mengajak semua masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap UU Cipta Kerja.

Tantangan Relaksasi Pendidikan

Situasi pandemi Covid 19 belum berakhir, data menunjukkan bahwa setiap hari jumlah pasien di Indonesia yang positif terpapar virus ini terus bertambah. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi persebaran Covid 19, namun hingga saat ini upaya tersebut belum juga berhasil seratus persen.

Semua Ditangani Teknologi, Tugas Guru Apa?

Saat ini pendidikan memang mengalami tantangan yang luar biasa. Dunia di luar tembok sekolah dan universitas telah berubah sangatlah besar. Sekarang kita dapat melakukan diskusi virtual walaupun pesertanya berada di berbagai benua. Misalnya, kini sudah muncul penyedia perpustakaan digital. Semua orang dapat mengakses dan mengunduh buku atau jurnal secara gratis. Informasi juga dapat diperoleh dengan mudah lewat berbagai sumber. Kini berkembang kelakar, semua sudah ditangani teknologi, tugas guru apa?

Ancaman Pemilu, Kecurangan dan Hoax

Ancaman besar itu bukan Golput. Gerakan Golput yang diinisiasi oleh beberapa orang intelektual di beberapa daerah dengan kampanye melalui kaos, film dll ternyata bukan masalah utama dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Dampak Gerakan Golput terhadap jumlah penggunaan hak pilih tidak signifikan, atau bahkan tidak ada. Pasalnya di sekitar 30 TPS yang telah kami pantau penggunaan hak pilih meningkat dibandingkan Pilkada 2018 kemarin. Ini menunjukkan dampak Gerakan Golput yang dikhawatirkan itu tidak benar-benar terjadi.

Proyek Puluhan Miliar Terancam Gagal Bayar

Bupati Berencana Minta Legal Opini

Hingga saat ini, polemik antara Forum Kontraktor dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tak kunjung selesai. Terlebih Bupati Bojonegoro berencana meminta Legal Opini (LO) kepada Kejari Bojonegoro.

ILC, Bahasa dan Kesantunan Kita

Bahasa memiliki arti yang sangat penting dalam dunia politik. Bahasa menjadi media yang ampuh untuk menanamkan ideologi, merebut atau mendapatkan, serta mempertahankan kekuasaan.. Pada hakikatnya Setiap teks selalu terkandung ideologi. Bahasa tidak dapat dipandang sebagai entitas yang netral, tetapi memiliki ideologi yang membawa muatan kekuasaan. Ideologi dan kekuasaan tercermin dalam pemakaian kosakata, kalimat, dan struktur wacana. Bahasa sebagai sebuah teks adalah satu sistem tanda tergorganisir yang merefleksikan sikap, keyakinan dan nilai-nilai tertentu. Maksim merupakan petuah atau kesepakatan yang menuntun percakapan. Penutur dan petutur diharapkan dapat bertutur dengan baik sesuai dengan pemahaman terhadap penerapan prinsip kesantunan. Oleh karena itu, Prinsip kesantunan sangat penting untuk menjalin komunikasi yang lancar dan tanpa menyakiti perasaan orang lain.

Bertahan dari Provokasi Kemewahan

Tujuan hidup semua orang adalah mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya dunia. Manusia beriman juga menginginkan hidup bahagia setelah dunia. Namun, apakah kebahagiaan itu adalah kemewahan? Mari kita urai bersama.

Petani Bojonegoro, Dari Subsistensi Menuju Reinvestasi dan Ekspansi

Bojonegoro lumbung pangan dan energi. Begitulah kalimat yang sempat populer beberapa tahun lalu. Bukan soal slogan saja, Bojonegoro memang punya banyak sawah ladang, angkatan kerja petani dan juga produk pertanian. Mulai dari padi, bawang merah, cabai, tomat hingga tembakau. Soal kesejahteraan petani, ada yang di atas rata-rata dan banyak juga yang masih di bawah garis kemiskinan. Ini bukan sekedar permasalahan kebijakan dan program pemerintah. Namun, juga paradigma berpikir para petani Bojonegoro serta sarana dan prasarana untuk menuju yang lebih baik.