Masa pencermatan selama 6 hari ke depan, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro ditekankan supaya dimaksimalkan para peserta Partai politik (Parpol). Hal itu disampaikan pada Penyampaian Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 di Aula lantai 2 kantor KPU Bojonegoro Jl. KHR Moh. Rosyid No. 93 Bojonegoro, Minggu (6/8/2023) siang tadi.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro mensosialisasikan peraturan non peraturan kepada partai politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Adapun, peraturan tersebut yakni, Perbawaslu No.9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Pemilu).
Pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) telah memasuki hari ke delapan. Namun, baru terdapat empat partai politik (Parpol) yang mengkonfirmasi akan melakukan pendaftaran Caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro.
Perubahan skema Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ada di Kabupaten Bojonegoro, menuai banyak tanggapan. Baik dari masyarakat bawah hingga partai politik (Parpol), tak terkecuali pula tanggapan tersebut muncul oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bojonegoro.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung menggelar Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, di Halaman Gedung KPU, Rabu (14/12/2022) malam, yang juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube KPU RI.
Mencuatnya persoalan dugaan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik (parpol), ditanggapi serius oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro mencatat ada 79 nama yang tercatut sebagai anggota Partai Politik (Parpol). Dari 79 tersebut, diantaranya terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga masyarakat yang kesehariannya sebagai petani.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bojonegoro, terus menggerakkan mesin partai. Salahsatunya dengan mengadakan konsolidasi sekaligus pendidikan politik, untuk menguatkan seluruh kader partai.
Setelah pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu, akhirnya jatah kursi wakil pimpinan sudah ada kepastikan. Sehingga setelah wakil pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro 2019-2024, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan segera terbentuk.
Mendekati pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro periode 2019-2024, partai politik (Parpol) yang mendapat jatah kursi pimpinan, belum bisa memastikan wakilnya.